- - - -
Facebook  Twitter  Google+
Next »
Next »
Next »
Next »
1 2 3 4 5

21/04/2018

Panwaslu Kecamatan Nonggunong Siap Bentuk PTPS

Rapat persiapan pembentukan PTPS di Kantor Panwascam Nonggunong


lintasmaduranews.com - SUMENEP, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur siap membentuk Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se-Kecamatan Nonggunong dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Ketua Kelompok Kerja Pembentukan PTPS Kecamatan Nonggunong, Junaidi mengatakan pihaknya sudah menyusun timeline pembentukan PTPS dan sudah mencetak penguman serta formulir pendaftaran. “ Pengumuman siap disebar ke setiap Kepala Desa, Kantor Kecamatan, dan tempat-tempat umum di delapan desa. Formulir pendaftaran juga sudah dicetak,” kata Junaidi di Kantornya, Sabtu (21/4/2018). Dia menambahkan, pembentukan PTPS melalui beberapa tahapan di antaranya pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas, seleksi berkas, perbaikan berkas, perpanjangan pemenuhan kouta, pengumuman keabsahan seleksi administrasi, tanggapan dan masukan masyaraka, tes wawancara, pengumuman hasil wawancara, dan pelantikan. “Penguman pendaftaran akan dilakukan pada tanggal 7 Mei 2018, penerimaan berkas mulai tanggal 8 sampai 14 Mei, tes wawancara tanggal 26 sampai 28 Mei, dan pelantikan pada tanggal 2 Mei,” ungkap Junaidi. Sementara Ketua Panwaslu Kecamatan Nonggunong, Pusawi mengatakan pembentukan PTPS di Kecamatan Nonggunong dilakukan jauh-jauh sebelunya karena dalam memilih person PTPS harus jeli dan benar-benar diseleksi sehingga yang dipilih benar-benar orang yang mampu dalam melakukan pengawasan di TPS. “Kami mempersiapkan pembentukan PTPS lebih awal karena PTPS adalah ujung clurit kami dalam melakukan pengawasan di lapangan. Jadi,PTPS harus benar-benar diseleksi karena ia sangat bersentuhan denganpemungutan dan penghitungan surat suara yang sering kali terjadi selisih,” kata Pusawi. Mantan Presiden Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep tersebut berharap pembentukan PTPS terlaksana dengan lancar sehinggan sukses dan terpilih orang-orang yang mampu dalam mengemban tanggung jawab. Selain itu, ia akan terus berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Sumenep dan Panwaslu Desa. “Semoga berjalan lancar, untuk itu kami akan selalu berkoordinasi dengan semua pihak, baik Panwaskab, Panwaslu Desa, masyarakat, Panwascam lain, lebih-lebih di internal Panwacam Nonggunong sendiri,” pungkasnya. Gus/Ad

Next»
20:48

25/12/2017

Pendaftaran PPL di Kecamatan Nonggunong Berakhir 31 Desember

lintasmaduranews.com - SUMENEP, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nonggunong , Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memperpanjang masa penerimaan berkas rekrutmen Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Semula batas penerimaan berkas pendaftar berakhir pada tanggal 29 Desember, namun setelah ada perubahan timeline, batas waktu penerimaan berkas berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

“Ada perubahan timeline. Akhir penerimaan berkas pendaftaran PPL tanggal 31 Desember,” Kata Pusawi, Ketua Panwascam Nonggunong kepada lintasmaduranews.com saat mengikuti Bimtek di salah satu hotel di Kabupaten Sumenep, Senin (25/12/2017).

Pusawi menambahkan, jumalah pendaftar yang sudah menyerahkan berkas sebanyak 4 orang. Satu orang dari desa Talaga, sedangkan sisanya dari desa Sokarame Paseser. “ Menurut laporan staf yang stand by di kantor, pendaftar yang sudah menyetorkan berkas sudah empat orang. Sedangkan yang mengambil formulir lebih dari dua puluh orang. Insya Allah hari Rabu dan Kamis mendatang pendaftar akan membludak,” tambahnya.

Mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Sumenep itu menyampaikan, kouta pendaftar PPL di masing-masing desa sebanyak 3 orang. Jika tidak memenuhi kuota, maka rekrutmen diperpanjang sampai 5 hari. “Kuota 3 orang, yang diambil 1 orang tiap desa. Jadi, nanti ada 8 orang yang terpilih sesuai banyaknya desa di Kecamatan Nonggunong,” paparnya.

Disinggung mengenai adanya titipan, bujang ini menegaskan tidak ada titipan dari pihak manapun karena hal tersebut berbenturan dengan aturan yang berlaku. “Kami menolak titipan dari siapapun, siapa yang terpilih nanti, itu murni dari hasil pemeriksaan dan keabsahan legalitas berkas,” tegasnya.  

Pengumuman dan syarat pendaftaran dapat di diunduh disini. Sedangkan formulir pendaftaran dapat didownload disini. (Gus)


Next»
22:37

07/12/2017

Mantan Kades Bilis-bilis Digugat Ahliwaris Ke PN Sumenep

Ilustrasi

Lintasmaduranews.com, Sumenep - Mantan Kepala Desa Bilis-bilis, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Sumenep, Madura, Jawa Timur resmi digugat ke Pengadilan Negeri (PN) setempat atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).

H Asraruddin digugat telah melakukan penyerobotan tanah seluas 2.591 hektar milik Nik Diya alias Yusuf (alm) yang terletak di dekat pelabuhan Batu Guluk, Pulau Arjasa.

Gugatan tersebut disampaikan oleh Syafrawi selaku kuasa hukum ahli waris dan telah diterima di PN Sumenep dengan nomor 17/Pdt.6/2017/Pn.Smp tertanggal 18 Oktober 2017.

Saat ini kasus perdata itu, telah masuk meja persidangan. Kamis, 7 Desember 2017 merupakan sidang yang ke dua kalinya dengan agenda persidangan mediasi. Kali ini merupakan sidang yang kedua kalinya setelah sidang yang pertama ditunda karena tergugat tidak hadir.

Pada sidang ke dua tergugat kembali tidak hadir dengan karena sakit. Sehingga sidang kali kedua itu ditunda kembali pada 4 Januari 2018 mendatang.

Syafrawi selaku kuasa hukum ahli waris mengatakan, uapaya tersebut dilakukan karena mantan Kepala Desa Bilis-bilis diduga ikut andil dalam penyerobotan tanah milik Nik Diya alias Yusuf (alm).

Kepemilikan itu kata Syafrawi, dibuktikan dengan munculnya liter C atas nama Pak Nik Diya alias Yusuf. "Liter C ini merupakan bukti autentik kepemilikan yang sah secara hukum," katanya.

Hanya saja kata Syafrawi, dalam perjalanan waktu tiba-tiba kepemilikan tanah tersebut berubah atas nama orang lain, salah satunya atas nama H Asrarudin. Bahkan, saat ini sudah ada sertifikat tanah hak milik. "Tahun 2010 ada yang keluar sertifikatnya. Itu saat ada program Prona. Makanya kami gugat," jelasnya.

Namun setelah dilakukan penelitian, lanjut Syafrawi, nomor kohir petak tanah tersebut telah berubah. Sehingga indikasi penyalahgunaan atau penyerobotan tanah semakin menguat.

Saat ini tanah tersebut telah dibangun perumahan dan tempat usaha berupa agen penyuplai minyak dan solar (APMS), meskipun belum difungsikan. "Sekarang sudah ada 12 orang yang memiliki tanah milik klien kami itu," jelasnya.

Sementara itu H Asarudin selaku tergugat membenarkan ketidak hadiran dalam dua persidangan itu. Karena dirinya sakit. "Benar pak saya sakit. Bahkan saya saat sholat diatas kursi. Mau bangun saja saya harus dibantu," katanya saat dihubungi melalui sambungan teleponnya.



Next»
17:03

Buka Pencanangan Kampung KB, Ini Kata Bupati Sumenep

Acara Pencanangan Kampung KB di Sumenep

Lintasmaduranews.com, Sumenep - Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, membuka kegiatan pencanangan kampung Keluarga Berencana (KB) di Gedung Nasional Indonesia, Kamis (7/12/2017).

Pada kesempatan itu, Bupati berharap Sumenep menjadi daerah yang berperan penting dalam menekan pertumbuhan penduduk nasional.

Ia menjelaskan, saat ini Indonesia berada di urutan keempat penduduk terbanyak di dunia. Olehnya itu diperlukan langkah kongkret untuk menekan jumlah pertumbuhan penduduk tersebut.

"Kita harus tekan jumlah penduduk, salah satu caranya adalah pencanangan kampung KB dengan memberi penyuluhan, pendekatan dan pemahaman kepada masyarakat mulai dari desa," kata Bupati saat sambutan didepan hadirin, Kamis (7/12/2017).

Sebaiknya, kata dia, setiap keluarga idealnya memiliki dua anak saja tapi berkualitas.

"Punya dua orang anak tapi berkualitas itu bagus dibanding banyak tapi tidak bisa dikontrol dan hanya menjadi parasite, terlebih jika mereka tidak produktif di rumah," terangnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sumenep, Moh. Herman Purnomo mengucapkan terima kasih kepada semua undangan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan," tukasnya. (Psw)


Next»
16:59

01/12/2017

KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi

lintasmaduranews.com, Jambi- Tim penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2018.

Pada Kamis (31/11), tim penyidik juga melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Provinsi Jambi setelah sebelumnya operasi tangkap tangan dilakukan pada Selasa (28/11).

"Siang ini dilakukan penggeledahan di tiga lokasi di Jambi, yaitu kantor DPRD Jambi, kantor gubernur Jambi dan kantor Sekretariat Daerah Propinsi Jambi. Kegiatan dilakukan sejak jam 13:30 WIB dan saat ini masih berlangsung," kata Febri Diansyah Kabiro Humas KPK saat dikonfirmasi, Jumat (1/12/2017).

Untuk penggeledahan kemarin, sambung Febri, penyidik menyita dokumen terkait anggaran dan catatan-catatan keuangan.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Sebagai penerima adalah Supriono yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019. Dan diduga sebagai pemberi adalah itu Erwan yaitu plt sekretaris daerah; Arfan sebagai plt kepala dinas PU Provinsi Jambi; dan Saifudin asisten daerah Bidang III Provinsi Jambi.

Pasal yang disangkakan kepada para pemberi Erwan, Arfan dan Saifudin adalah pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Lalu, sebagai pihak yang diduga menerima suap, Supriono disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan kejadian operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan beberapa pejabat di lingkup pemerintahannya itu di luar sepengetahuannya sebagai gubernur. "Kejadian OTT itu di luar sepengetahuan dan kontrol saya sebagai gubernur Jambi. Saya tidak pernah memerintahkan secara lisan maupun tulisan, apapun itu bentuknya yang melanggar hukum," katanya saat jumpa pers di kediaman dinasnya, Jumat (1/12).

Namun atas kejadian ini, katanya, sikap yang diambil adalah patuh terhadap proses hukum sesuai aturan yang berlaku. "Sikap yang diambil tentunya adalah patuh pada proses hukum yang berlaku, menghormati para petugas KPK yang datang ke Jambi untuk melaksanakan tugasnya, dan sayapun ditanyakan apabila dipanggil oleh KPK saya katakan insyaAllah saya siap. Itu karena saya sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai pejabat negara, harus tunduk pada hukum," jelasnya.

Zola mengungkapkan, dirinya sengaja mengggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap adanya berbagai pemberitaan, baik di media pemberitaan lokal dan nasional serta media sosial. "Sebagai gubernur, saya sangat prihatin dengan adanya kejadian OTT KPK beberapa waktu yang lalu, yang melibatkan unsur pejabat dari Pemerintah Provinsi Jambi dan juga anggota DPRD Provinsi Jambi," ujar Zola.

Bahkan, katanya, dia bersama wakil gubernur Jambi sudah mengingatkan dan juga menegaskan kepada seluruh pejabat Pemprov Jambi untuk bekerja secara maksimal dan jangan melakukan tindakan yang melawan hukum, apa pun itu bentuknya. Dirinya juga mengaku mengomunikasikan kepada DPRD Provinsi Jambi melalui para ketua fraksi dan mengajak untuk sama-sama membangun Jambi melalui program-programnya.

"Tentu dengan menjaga nama baik daerah. Dalam artian, jangan sampai terjadi masalah hukum," kata Zola.

Zola memastikan, roda Pemerintahan Provinsi Jambi tidak terganggu dengan kejadian OTT itu, untuk posisi pejabat-pejabat yang dinyatakan tersangka oleh KPK, dia sudah menggantinya. Sedangkan untuk jabatan sekretaris daerah, kata Zola, sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, agar secepatnya melantik pejabat defenitif yang merupakan hasil lelang jabatan.

"Intinya program pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan roda pemerintahan tidak terganggu," tegasnya.

Zola juga minta semua pihak untuk dapat merilis berita harus ada dasarnya, sesuai dengan fakta demi menjaga kondisi Jambi ini tetap kondusif. "Dalam membuat komentar di media sosial juga begitu, jangan sampai sifatnya memprovokasi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, akibatnya masyarakat yang dirugikan," ujarnya.

Dirinya berharap agar proses hukum KPK tersebut dapat segera selesai dan masyarakat Jambi kembali tenang. "Sejak kejadian OTT sampai saat ini, saya tetap berada di Jambi dan menjalankan tugas seperti biasa, kalaupun saya ke Jakarta itu mungkin ada undangan dari presiden atau acara yang tidak bisa diwakilkan, dan nanti dari Humas atau Protokol bisa menyampaikan jadwal saya ke Jakarta untuk menghindari adanya isu-isu atau fitnah-fitnah," katanya menambahkan. (republika)

Next»
21:16

Tim Relawan Muhaimin Pasang Baliho Next Wapres

lintasmaduranews.com, Jakarta- Menjelang pemilihan presiden tahun 2019, Muhaimin Iskandar membranding dirinya sebagai the next wapres di sebuah baliho di sebelah lajur tol menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Maman Imanulhaq mengatakan, baliho itu bentuk dukungan dari relawan-relawan yang menginginkan Muhaimin Iskandar menjadi wapres di 2019.

"Jadi itu merupakan dukungan dari seluruh komunitas dan relawan seluruh Indonesia," ujar  Maman Imanulhaq, Jumat (1/12/2017).

Dia berharap Joko Widodo (Jokowi) bisa berduet dengan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2019 nanti. Sehingga PKB bisa berjuang bersama untuk memenangkan pasangan itu.

"Jadi menguatkan kami (PKB) untuk memperjuangkan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) sebagai wapres 2019," katanya.

Sampai saat ini tutur Maman, relawan dan juga komunitas telah bergerak untuk membantu memenangkan Muhaimin Iskandar. Salah satunya adalah dengan terus melakukan sosialisasi. “Saat ini (relawan dan komunitas) sudah bergerak masif," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam Pilpres 2019 nanti banyak tokoh yang disebut-sebut layak menjadi cawapres. Mereka adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.(JP)

Next»
19:46