- - - -
Facebook  Twitter  Google+
Next »
Next »
Next »
Next »
1 2 3 4 5

25/08/2019

Pesan Wabup Sumenep di HUT KE 4 Media "SOROTPUBLIK"




SUMENEP. Lintasmaduranews. Kini, 4 tahun sudah usia media sorotpublik.com bergerak di tengah gelombang transform
asi teknologi yang mengubah wajah industri media.

Seleksi alam terhadap industri media pun tampak begitu kejam. Ada yang mati, ada yang sekarat, ada juga yang tetap tumbuh dan terus bertahan, melawan angin kencang yang menghantam.

Dunia tanpa media seperti laut tanpa pantai. Seperti siang tanpa malam. Media tanpa transformasi dan inovasi seperti pungguk merindukan bulan. Seperti sebuah supernova.

Media kini tidak hanya menjadi anjing penjaga, tapi juga sumber inspirasi, penuntun nilai-nilai luhur kemanusiaan, dan teman demokrasi terbaik.

Hal itu, dibuktikan sorotpublik.com dengan menggelar Festival Ekonomi Kreatif Ul Daul sebagai pelengkap dalam memeriahkan HUT nya yang ke-4 sekaligus dalam rangka peringati hari Kemerdekaan RI ke-74.

Acara yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, SH., Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep, Carto, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dispertahortbun) Sumenep, Arif Firmanto.

Dalam kesempatan itu, nampak hadir juga Camat Dasuk, Polsek Kecamatan Dasuk, Danramil Kecamatan Dasuk, Pj Kepala Desa Jelbuden dan sejumlah pejabat penting lainnya di lingkungan Pemkab Sumenep, serta tokoh Ulama, tokoh Masyarakat.

Pelepasan dilakukan oleh Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, SH di depan Kantor sorotpublik.com yang berlokasi di Jalan Raya Nasional Jalur Pantura Desa Jelbuden, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur pada pukul 21.40 WIB.

Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada sorotpublik.com yang telah melaksanakan kegiatan tersebut.

"Ini merupakan bukti kepedulian media online sorotpublik.com terhadap seni dan budaya Sumenep, Madura." kata Fauzi sebelum melepas peserta Festival Ul Daul." Sabtu, 24/8/2019 (malam).

Menurutnya, sorotpublik.com sebagai media online tidak hanya memberikan informasi. Namun, juga menggelar kegiatan yang mengangkat kesenian Sumenep dan juga menghibur masyarakat. Ini memang merupakan salah satu seni budaya yang sangat menarik dan populer. Ul Daul sudah populer se-Madura, bahkan Indonesia." terangnya.

"Terima kasih kepada sorotpublik.com, karena telah melestarikan budaya Sumenep, Madura. Hal ini harus menjadi cacatan penting bagi Disparbudpora Sumenep. Sebab, Dasuk juga jadi tempat Ul Daul yang sering tampil kemana-mana." tegasnya.

Sementara, pada kesempatan itu juga, Moh. Heriyanto CEO sorotpublik.com, mengunkapkan, tujuan Festival Ekonomi Kreatif Ul Daul itu digelar bukan hanya untuk memeriahkan HUT Ke-4 medianya. Lebih dari itu, pihaknya juga ingin memperkenalkan budaya Ul Daul kepada khalayak ramai, sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat Dasuk, dan Sumenep umumnya.

"Festival Ekonomi Kreatif Ul Daul ini diharapkan bisa menjadi ladang pendapatan bagi para Pedagang Kaki Lima di Kecamatan setempat." tutupnya. (sheno/tim)

Next»
13:36

24/05/2019

Amien Rais Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Makar

Foto: Samsuduha Wildansyah/detikcom

lintasmaduranews.com - JAKARTA, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya hari ini. Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana.

Sebagaimana dilansir detikcom, Amien Rais ditemani sekitar 5 orang tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, pukul 10.27 WIB.

"Sangat sehat," jawab Amien saat ditanya kondisi kesehatannya oleh wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Sementara itu, Amien enggan menanggapi pertanyaan dari awak media. Ia menyebut akan memberikan keterangan secara lengkap seusai pemeriksaan selesai.

"Nanti saya kasih press conference yang mantap, tenang aja," kata Amien.

Hari ini adalah panggilan kedua Amien setelah pada panggilan pertama ia mangkir. Amien akan dicecar pertanyaan terkait pernyataan people power yang disampaikan tersangka Eggi Sudjana.

Saat memenuhi undanganpolisi tersebut, Amien Rais membawa buku berjudul 'Jokowi People Power'.

Sebelumnya, Amien dipanggil polisi pada pekan lalu. Tetapi dia tidak datang tanpa alasan.

Seperti diketahui, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar. Eggi menjadi tersangka makar setelah ucapan 'people power' di depan rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, 17 April 2019.

Eggi ditahan di Polda Metro Jaya sejak Selasa (14/5) pagi. Penahanan dilakukan setelah polisi memanggilnya sebagai tersangka dan menangkapnya di Polda Metro Jaya seusai pemeriksaan pada Senin (13/5) malam.

Sumber : Detik.com

Next»
15:13

28/01/2019

Panwascam Nonggunong Akan Rekrut 53 PTPS Mulai Februari

Ketua Panwalu Kecamatan Nonggunong saat dimita keterangan di Kantornya
lintasmaduranews.com - SUMENEP, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nonggunong, Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur akan merekrut 53 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada awal bulan Februari mendatang.
Pusawi, Ketua Panwaslu Kecamatan Nonggunong merangkap Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Keroganisasian mengatakan sudah menerima Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0027/K.Bawaslu/HK.01.00/I/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
“Kami sudah menerima Keputusan Ketua Bawaslu. Menurut timeline, pengumuman pendaftaran PTPS akan berlangsung selama tujuh hari, mulai tanggal 4 sampai tanggal 10 Februari,” kata Pusawi, Senin (28/1/2019)
Pusawi menambahkan, untuk pendaftaran, penerimaan, penelitian berkas adnministari, tes tulis dan tes wawancara akan dilakukan pada tanggal 11 hingga 21 Februari. Kemudian dilanjutkan dengan tahap perpanjangan masa pendaftaran.
"Kalau ada desa di salah satu TPS tidak ada pendaftar, maka diadakan masa perpanjanngan pendaftaran selama tiga hari, pada 22 sampai 24 Februari," katanya
Begitupun juga dengan waktu pendaftaran ada perpanjangan selama tiga hari untuk penerimaan, penelitian berkas, dan tes tertulis serta wawancara, pada 25 sampai 27 Februari.
Kemudian pengumuman calon Pengawas TPS oleh kelompok kerja dan tanggapan, masukan dari masyarakat pada 27 Februari sampai 1 Maret.
Klarifikasi atas tanggapan masyarakat dan pleno penetapan Panwaslu Kecamatan tentang Pengawas TPS terpilih pada 4 hingga 6 Maret. Dan Pengumuman Pengawas TPS terpilih pada 8 sampai tanggal12 Maret.
Laporan tahapan penjaringan sekaligus penyampaian berkas seleksi dari Panwaslu ecamatan ke Bawaslu kabupaten pada 9 hingga 15 Maret. Dan pelantikan Pengawas TPS sekaligus bimbingan teknis pada 25 Maret.
"Sebanyak 53 PTPS itu akan bertugas di 8 desa dengan rincian Desa Sonok 12 PTPS, Nonggunong 5 PTPS, Rosong 4 PTPS, Sokarame Paseser 11 PTPS , Sokarame Timur 7 PTPS, Sumber 3 PTPS, Talaga 4 PTPS, Tanah Merah 4 PTPS,” katanya.
Adapun pendaftar PTPS yang diprioritaskan, kata Pusawi, yaitu berusia 25 tahun, ijazah minimal SMA/sederajat, dan berdomisili di wilayah TPS setempat. (Red)

Next»
16:55

26/01/2019

Cegah Pelanggran Kampanye, Panwascam Nonggunong Undang Parpol

Penandatangan Deklarasi Pemlu 2019 Damai oleh PAC Parpol disaksikan Forpimka
lintasmaduranews.com - SUMENEP, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur  mengundang Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Politik peserta Pemilu 2019 se- Kecamatan Nonggunong dalam acara Rapat Koordinasi dan Deklarasi Pemlu 2019 Damai. Kamis, (24/1/2019).

Ketua Panwaslu Kecamatan Nonggunong, Pusawi dalam sambutannya mengatakan Rapat Koordinasi dan Deklarasi Pemilu 2019 Damai dilakukan untuk menyamakan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kampanye sehingga tidak ada Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang dalam keadaan melanggar.

Selain itu, tambahnya, untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kecamatan Nonggunong berjalan damai sehingga tidak ada konflik antar sesama peserta pemlu, peserta pemilu dengan penyelenggara dan masyarakat.

“Rakor ini dilakukan agar kita sepaham dalam memaknai peraturan perundang-undangan kampanye sehingga tidak ada pelanggaran APK. Dan kita berusaha pelaksanaan pemilu di Kecamatan Nonggunong berjalan damai, dalam artian tidak terjadi konflik politik atau sengketa pemilu,”  kata mantan PPK Kota di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Nongguong, Kamis (24/1/2019).

Rapat Koordinasi dan Deklarasi Pemilu Damai yang dimulai pukul 13.30 WIB tersebut dihadiri beberapa Partai Politik peserta Pemilu 2019 yang ada di Kecamatan Nonggunong yakni PAC PKB, PAC PDIP, PAC Partai NasDem, PAC Partai Perondo, PAC PPP, PAC PAN, PAC Paratai Demokrat. Selain itu hadir juga Forpimka Kecamatan Nonggunong, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nonggunong.

Camat Nonggunog Moh. Rais Yusuf melalui Kasi Pelayanan Umum Saputro mengatakan, tidak akan ada APK yang melanggar kalau peserta pemilu mengikuti aturan kampanye dan adanya pengawasan yang cermat dan tegas.

“Kalau Bapak dan Ibu PAC Parpol mengikuti aturan kampanye dan Panwas melakukan tugasnya dengan cermat dan tegas juga sesuai aturan, tidak akan ada APK yang melanggar di sini (Kecamatan Nonggunong). Kami apresiasi dengan acara ini bisa mempertemukan PAC Parpol dan penyelenggara sehingga ada sepemahaman dan deklarasi pemilu damai,” kata Saputro.

Saputro menambahkan, dalam Pemilu 2019 membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional terutama di tingkat KPPS, alasannya pada pemlu 2019 lebih berat dari Pilgub 2018 yang nantinya ada 5 surat suara yaitu surat suara DPD, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, dan surat suara Presiden dan Wakil Presiden.

“Rekrutmen KPPS nanti perlu orang-orang yang profesional karena KPPS penyelenggara paling bawah. Kalau di tingkat bawah sudah bermasalah, maka ke atas terus bermasalah. Jadi pilihlah KPPS yang bisa bekerja baik, bukan karena orangnya aparat desa atau karena saudaranya,” tegas mantan anggota PPK Nonggunong ini .

Sementara, Kapolsek Nonggunong, IPDA Norkholis mengatakan bahwah pihaknya akan melakukan pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2019 sehingga pemilu di Kecamatan nonggunong terlaksana dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang sudah matang dan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

“Kami dengan TNI akan melakukan pengamanan pelaksanaan pemilu. Jangan ragukan netralitas kami. Mari laksanakan pemilu dengan baik sesuai perencanaan yang matang dan aturan-aturan yang ada,” kata Norkholis.

Ketua PPK Kecamatan Nonggunong Zainul Hasan melalui anggotanya, Zainal mengajak PAC Parpol dan penyelenggara serta stake holder lainnya untuk saling berkoordinasi untuk bersinergi sehingga ketika ada masalah pemilu cukup diselesikan di tingkat kecamatan.

“Karena kita sudah ada sepemahaman, mari kita selalu berkoordinasi mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggara pemilu, baik itu pelanggran kampanye maupun temuan lain seperti data pemilih sehingga tidak terjadi permasalah. Kalaupun ada masalah, mari kita selesaikan di sini (tingkat kecamatan),” kata Zainal.

Zainal menambahkan, pihaknya meminta semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemlu 2019, terutama yang berkaitan dengan Hak Pilih yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Kami berharap partisipasi semua Bapak Ibu, kalau ada pemilih belum masuk DPT, mari sampaikan kepada kami untuk dimasukkan ke DPK (Daftar Pemilih Khusus) dengan syarat membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk),” pungkas Zainal.

Usai Rapat Koordinasi, acara dilanjutkan sesi berikutnya yakni Deklari Pemilu 2019 Damai. Semua PAC Parpol yang hadir menyatakan isi Deklarasi dan menandatanginya disaksikan oleh Panwas, Forpimka, dan PPK. Adapun isi Deklarasi Pemilu 2019 Damai yang diselengarakan Panwaslu Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep sebegai berikut:

Kami Paratai Politik pserta Pemilu 2019 menyatakan:
1.Siap menyelenggarakan Pemilu 2019 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
2.Menjaga kondusifitas politik sehingga Pemilu 2019 aman dan tertib di Kecamatan Nonggunong;
3.Bertekad menanamkan dan memelihari disiplin anggota/pendukung partai politik peserta Pemilu         2019 di Kecamatan Nonggunong;
4.Siap melaksanakan kampanye Pemilu 2019 yang sesuai dengan peraturan dan perundang-                   undangan, memperhatikan etika dan estetika lingkungan.
5.Siap melaksanakan kampanye Pemilu 2019 tanpa hoaks, Politisasi SARA dan politik uang.

(Red)

Next»
08:16

Panwascam Nonggunong Gelar Rakor Peningkatan Kualitas PD

Suasana Rakor di Ruang Forum Panwaslu Kecamatan Nonggunong

lintasmaduranews.com-SUMENEP, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Nonggunong, Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur melaksanakan acara Rapat Koordinasi bersama Panwaslu Desa se- Kecamatan Nonggunong di Sekretariatnya Jl Raya Desa Rosong. Senin, (21/1/2019)

 Hadir dalam acara Rapat Koordinasi tersebut yakni  Komisioner dan Staf Panwaslu Kecamatan Nonggunong serta 8 orang Panwaslu Desa dari Desa Sonok, Nonggunong, Tanah Merah, Somber, Sokarame Timur, Rosong, Talaga, dan Desa Sokarame Paseser.

Ketua Panwalu Kecamatan Nonggunong sekaligus Koodinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Keorganisasian, Pusawi, mengatakan Rapat Kerja tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas Panwaslu Desa dalam melakukan pengawasan kampanye pemlu 2019.

“Rakor ini untuk meningkatkan kinerja Panwaslu Desa sehingga Panwaslu Desa kualitas. Dengan SDM yang berkualitas, maka hasil pengawasan pemilu 2019 di Kecamatan Nonggunong akan berkualitas pula,” kata Pusawi. Senin, (21/1/2019).

Pusawi menambahkan dalam Rapat Koordinasi tersebut disampaikan strategi-stragi pengawasan kampanye yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika politik, pola pikir masyarakat lokal, etika, estetika, dan peraturan perundang-undangan.

“Panwaslu Desa harus tahu dan menguasai kondisi perkembangan situasi politik, pola pikir masyarakat desa, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kampanye dan pengawasan pendataan hak pilih,” tambahnya.

Sementara Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Junaidi menyampaikan kepada Panwaslu Desa bahwa tanggung jawab di Pemilu 2019 lebih berat dari Pilgub Jatim 2018. Oleh karena itu, Dia meminta kepada Panwaslu Desa agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

“Saya berharap kepada seluruh Panwaslu Desa untuk lebih maksimal lagi menjalankan tugas pengawasan sehingga nantinya pengawasan Pemilu 2019 di Kecamatan Nonggunong sukses,” kata Junaidi.

Acara berakhir setelah masing-masing Panwaslu Desa diberi kesempatan bertanya dan menyampaikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan selama melakukan pengawasan kampanye. (Sum)

Next»
07:59

27/12/2018

Panwascam Nonggunong Imbau ASN dan Kades Netral dalam Pemilu 2019

Pusawi, S.Pd, Ketua Panwascam Nonggunong, Pulau Sapudi
lintasmaduranews.com - SUMENEP, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nonggunong, Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengirim surat imbauan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa kepada instansi pemerintah dan kepada 8 kepala desa setempat untuk bersikap netral dalam Pemilihan Umum 2019.

“Kami mengimbau kepada seluruh ASN dan Kades beserta aparat desa lainnya yang ada di Kecamatan Nonggunong untuk netral dalam pemilu 2019 mendatang,” kata Pusawi Ketua Panwascam Nonggunong,” Kamis, (27/12/2018).

Imbauan tersebut, tambah Pusawi, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

“Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sudah jelas bahwa, ASN, anggota TNI, dan anggota kepolisian RIdilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye,” katanya.

Pusawi melanjutkan, untuk imbauan ke kepala desa berdasar pada pasal 282 yang menyebutkan bahwa, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.

Ditanya mengenai sanksi bagi ASN atau kepala desa yang melanggar perundang-undangan tersebut, Pusawi menjelaskan bahwa sanksi bagi ASN yaitu dipidana kurungan 1 tahun paling lama dan dikena denda.

“ASN yang melanggar pasti dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan dikena denda paling banyak 12 juta, begitu juga sanksi kepada kepala desa yang melanggar,” kata mantan Panitia Pemilihan Umum (PPK) Kota Sumenep tersebut. (red)

Next»
12:14