- - - -
Facebook  Twitter  Google+

16/09/2014

BEM UNIRA Desak DPR RI Hentikan Pembahasan RUU Pilkada


lintasmaduranews - Mahasiwa Pamekasan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Madura, menggelar aksi unjuk rasa ke kantor DPRD setempat menyuarakan penolakannya terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh anggota DPRD.

Mahasiswa memulai aksinya dari monumen arek lancor dengen membentangkan berbagai poster penolakan terhadap RUU Pilkada tersebut.

Sepanjang jalan menuju gedung DPRD Pamekasan, mahasiswa secara bergantian berorasi dengan menggunakan pengeras suara yang diangkut dengan mobil bak terbuka.

Dalam orasinya Ketua BEM FIA Unira Moh. Afrizal mengatakan, jika RUU Pilkada itu disahkan, dan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, maka hal itu akan menjadi sebuah kemunduran dari demokrasi.

“Kami meminta kepada seluruh anggota DPRD Pamekasan untuk menolak RUU Pilkada, sebab itu akan merenggut hak aspirasi rakyat,” teriaknya.

Dalam tuntutannya, mahasiswa juga mendesak agar anggota DPR RI mengehentikan pembahasan RUU tersebut.

Dalam aksi itu, mahasiswa meminta perwakilan anggota DPRD Pamekasan dari seluruh partai politik untuk memberikan pernyataannya terkait RUU tersebut.

Saat menemui peserta aksi, anggota DPRD Pamekasan dari Partai Gerindra Taufiqurrahman mengatakan, partainya merupakan salah satu partai yang mendukung agar Pilkada itu dikembalikan ke DPRD karena berbagai pertimbangan.

“Apapun yang menjadi keputusan partai kami, itu sudah berdasarkan kajian dan pertimbangan yang logis demi kebaikan bagsa dan negara,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota DPRD Pamekasan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan Muhamad Sahur, menurutnya pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD Pamekasan merupakan keputusan terbaik saat ini, sebab bangsa Indonesia masih belum siap dengan pemilihan langsung, seperti yang telah dilakukan dalam 10 tahun terkahir.

Bahkan, kata anggota DPRD dengan perolehan suara tertinggi pada Pileg lalu itu, 13 ribu lebih pendukungnya juga sepakat agar Pilkada dikembalikan ke DPRD.

Selain kedua anggota DPRD itu, beberapa anggota dewan lainnya dari berbagai Parpol juga ikut menemui aksi tersebut, diantaranya Al Anwari dari PKS, Wardatus Sarifah Dari Nasdem, Ismail dari Demokrat.

Dari seluruh anggota DPRD Pamekasan yang menemui peserta aksi itu, hanya politisi dari Partai Nasdem Wardatus Sarifah yang sejalan dengan mahasiswa dan menolak Pilkada dipilih oleh dewan. Sedangkan politisi lainnya mendukung Pilkada dikembalikan ke legislatif. (san)