- - - -
Facebook  Twitter  Google+

29/09/2014

Bupati Sumenep Dukung Judicial Review UU Pilkada


lintasmaduranews - Penetapan Undang-undang Pilkada tak langsung oleh DPR-RI mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun sejumlah Kepala Daerah. Sebab, UU yang baru itu dinilai mematikan sistem demokrasi di Indonesia.

Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim, M.Si mengatakan, jika aturan itu sudah menjadi Undang-Undang, siapapun tidak bisa menolaknya, kecuali melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan misalnya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau sudah ditetapkan dan menjadi Undang-Undang, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi masih ada celah yang memungkinkannya, misalnya mengajukan judicial review ke MK," kata Bupati Sumenep, Senin (29/9/2014).

Menurut Bupati, melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pihaknya mendukung pengajuan judicial review ke MK, karena jika melihat sistem demokrasi di Indonesia, tampaknya ada kemunduran. Kedaulatan rakyat sudah terkebiri dengan disetujuinya Undang-Undang Pilkada tak langsung itu.

"Melalui APKASI kami mendukung pengajuan judicial review ke MK. Kalau kedaulatan masih bisa ditangan rakyat kenapa mau diwakilkan kepada sekelompok orang,"terangnya.

Bupati mengungkapkan, jika Undang-undang pilkada yang baru ini benar-benar diberlakukan dan kepala daerah dipilih anggota dewan, maka pemerintah harus hati-hati saat pembahasan APBD.

"Dengan UU itu dewan bisa melakukan penekanan dalam usulan program. Jadi harus diantisipasi oleh pemerintah saat pembahasan APBD, karena dewan dipastikan mempunyai kewenangan memilih dan menghentikan Bupati,"ungkapnya.

Bupati berharap, Undang-Undang Pilkada itu tidak mempengaruhi pembahasan anggaran APBD dan program yang lain. (sum)