- - - -
Facebook  Twitter  Google+

08/09/2014

PMII Minta Bupati Pamekasan Pecat Sekda


lintasmaduranews - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan berunjuk rasa ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat di Jl Kabupaten, Senin (08/09/2014). Mereka mendesak Pemkab untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bahkan, tuntutan tersebut juga meminta Bupati Achmad Syafii memecat Sekretaris Daerah (Sekda), Alwi dari jabaatannya. Karena dinilai tidak proaktif dalam mengawal pembangunan."Sekda tidak proaktif dan gagal melakukan koordinasi teknis untuk membangun Pamekasan. Sehingga daya serap anggaran untuk pembangunan jalan di tempat," kata Zainul Hasan, salah satu orator aksi.

Mahasiswa juga mendesak Pemkab tidak timbang pilih menilai kinerja jajarannya. Bahkan, banyak pimpinan-pimpinan SKPD yang terkesan mandeg. "Segera lakukan evaluasi dan penilaian atas kinerja seluruh pimpinan SKPD, dan pelaksana teknis lainnya yang kurang produktif," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta Pemkab proaktif dan tanggap terhadap persoalan sosial. Sebab selama ini, Pemkab terkesan menunggu persoalan yang menjadi realita sosial di masyarakat. "Seharusnya pemerintah itu peka dan tidak menunggu persoalan datang. Sehingga masyarakat tidak selalu menjadi korban dari kebijakan pemerintah. Hentikan transaksi praktek pembangunan di kabupaten Pamekasan, hapus segala bentuk jual beli jabatan," teriaknya.

Menanggapi itu, Bupati Pamekasan berjanji segera menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Termasuk menandatangani fakta integritas yang diajukan mahasiswa. "Saya akan menindaklanjuti masukan dari adik-adik," kata Achmad Syafii, singkat.

Pantauan di lapangan, dalam aksi tersebut mahasiswa membawa sejumlah poster berisi tuntukan dan pernyataan terhadap pemerintah. Salah satunya 'Bupati Palsu', 'Sekda Mandul', dan sejumlah poster bernada kecaman lainnya. 

Berikut sejumlah tuntutan dalam aksi itu :
1. Meminta kepada Bupati Pamekasan untuk melakukan evluasi kepada pemimpin sekretariat daerh karena selama ini tidak proaktif terhadap perkembangan pembangunan dan gagal melakukan pengkordinasian terhadap pelaksana teknis sehingga daya serap anggaran dan pembanguanan terkesan jalan ditempat.
2. Segera melakukan evaluasi dan penilaian atas kinerja seluruh pimpinan SKPD, kepala Badan dan pelaksana teknis lainnya yang kurang produktif.
3. Melakukan penggantian atau penyegaran kepada pimpinan sekretariat daerah atau Sekda dan pelaksana teknis pembangunan.
4. Bupati juga harus lebih proaktif dan tanggung jawab terhadap masalah sosil masyarakat sehingga Bupati dan Wabup tidak terkesan menunggu masalah, tapi sedapat mungkin menjadi pimpinan yang peka terhadap realitas sosial masyarakat.
5. Hentikan transaksional dalam praktik pembangunan di Kabupaten Pamekasan, seperti jual beli jabatan. (san)