- - - -
Facebook  Twitter  Google+

23/11/2014

LSM MDW Tuding Pemkab Sampang Jual Beli SK PJ Kades


lintasmaduranews - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madura Development Watch (MDW) menilai Surat Edaran (SE) Mentri Dalam Negri (Mendagri) yang berisi tentang sepanjang 2014 tidak boleh ada kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), hanya akal-akalan dari Pemkab Sampang untuk melakukan perdagangan perpanjangan Surat Keputusan (SK) Pelaksana jabatan (PJ) Kepala Desa (Kades) di beberapa desa.

Tamsul, Ketua LSM MDW menilai belum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang terdapat di 108 desa dari 14 kecamatan Kabupaten Sampang, terindikasi dikarenakan ada perdagangan perpanjangan Surat Keputusan (SK) Pelaksana jabatan (Pj) Kepala Desa (Kades).

"Kenapa desa yang ada wilayah Kabupaten lain sudah menggelar Pilkades, tidak dengan sampang harus menunggu tahun 2015 mendatang," tuturnya, Sabtu (22/11/2014).

Tamsul juga menjelaskan, adanya PJ Kades saat ini rata-rata dijabat oleh sanak famili kades, sehingga membuat aktivis senior ini menuding birokrasi pemerintahan di desa penuh nepotisme. Sementara untuk faktor kejanggalan lainnya, adalah penyelenggaraan Pilkades serentak di Sumenep yang tanpa menuai kontroversi, sementara untuk di Sampang pelaksanaanya ditunda hingga tahun depan.

Terpisah Kepala Bagian (Kabag) Pemerintah Desa (Pemdes) Pemkab Sampang, Didik Supriyadi membantah tudingan indikasi perdagangan perpanjangan SK PJ Kades di 108 Desa tersebut, sebab selama ini pengajuannya menjadi wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Kami hanya memproses ketika ada pengajuan PJ Kades dari BPD selama tidak menyalahi aturan, kalau ada indikasi perdagangan SK PJ Kades itu tidak ada," tegasnya.

Didik menambahkan, pada intinya pelaksanaan Pilkades di wilayah hukum Sampang akan dilaksanakan pada tahun 2015 mendatang. Alasan itu bukan tanpa sebab, karena mengacu pada Surat Edaran (SE) Mendagri bahwa sepanjang 2014 tidak boleh ada pilkades karena berlangsung agenda nasional Pileg dan Pilpres. (sam)