- - - -
Facebook  Twitter  Google+

18/02/2015

Banyak Persoalan di Desa, Warga Pademawu Timur Audensi ke Dewan


lintasmaduranews - Sejumlah masyarakat dari Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademau, datangi komisi 1 DPRD Pamekasan, tolak pembangunan balai desa yang ada di Dusun Malangan Tengah, Desa Pademawu Timur, Selasa (17/02/2015).

Penolakan tersebut karena dinilai tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni tanpa melibatkan elemen masyarakat dan para tokoh setempat. "Sebelumnya pembangunan balai desa diagendakan di tiga tempat, yakni di dusun Kwanyar, Kebun dan Malangan Tengah," kata Suswadi, salah satu perwakilan elemen masyarakat.

"Tetapi pembangunan balai justru diletakkan di Dusun Malangan Tengah, yang jelas-jelas tidak dikehendaki sebagian masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, keluhan lainnya juga disampaikan kepada wakil rakyat untuk kembali meninjau sejumlah peroalan yang terjadi di bawah. Bahkan juga tidak optimalnya fungsi dan peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mekanisme kinerja. "Yang jelas, kades Pademawu Timur terkesan lebih mementingkan kelompoknya sendiri. Bahkan DPD-nya milik dia, sehingga tidak bisa berbuat banyak," kata peserta audiensi lainnya.

Tidak hanya itu, sejumlah tuntutan juga disampaikan kepada komisi 1 DPRD Pamekasan, di antaranya klaim pemerintah desa tentang pengangkatan Plt Sekretaris Desa (Sekdes), pengalihan tanah kas desa, tidak optimalnya poksi BPD, serta adanya penyelewengan raskin pada 2012 lalu.

Sementara Ketua Komisi 1 DPRD Pamekasan, Ismail komitmen untuk memfasilitasi persoalan tersebut, setelah mengetahui titik persoalan sebenarnya dan sudah menarik kesimpulan. "Mekanisme proses pembangunan yang bersumber dari ADD (alokasi dana desa) harus prosedural," kata Ismail.

"Kita juga meminta kepada pihak terkait untuk melakukan pengecekan, apakah benar atau tidak lokasi (pembangunan balai desa) seperti yang di usulkan," lanjut politisi Partai Demokrat itu.

Selain itu, pihaknya merekomendasikan kepada masing-masing dinas dan SKPD terkait untuk melaporkan persoalan tersebut ke Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan. Dengan mengambil langkah selama 7 hari kedepan.

Untuk diketahui, pada agenda tersebut tampak hadir ketua dan anggota Komisi 1 DPRD Pamekasan, Kabid Bapemmas Pemdes, Sunarto, Kabag Adpum Ahmad Rifadi, Kasi Pemerintahan Kecamatan Pademawu Hermawan, Anggota BPD Pademawu Timur, Fathorrahman, dan tokoh masyarakat M Rasad, serta sejumlah masyarakat lainnya.(beritajatim)