- - - -
Facebook  Twitter  Google+

17/02/2015

Penyusunan Perda Pilkades di Bangkalan Menunggu Terbitnya Permendagri


lintasmaduranews - Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan akan mengalami molor lantaran Perda Pilkades belum selesai dibahas oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta Bapemas dan Kabag Hukum Sekertaris Kabupaten (SetKab) Bangkalan.

Penyusunan Perda Pilkades tentunya berdasarkan pada Permendagri tentang BPD, sedangkan Permendagri tersebut belum diterbitkan.

Mahmudi, Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan mengatakan, pembuatan Peraturan Daerah (Perda) pilkades yang akan menjadi dasar pelaksanaan pilkades harus menunggu terbitnya Permendagri tentang BPD.

"Agar penyusunan Perda Pilkades bisa maksimal, kita masih menunggu Permendagri tentang BPD," ujar Mahmudi, Selasa (17/2/2015).

Lebih lanjut Mahmudi mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) 43 tahun 2014 Pasal 79 menyatakan bahwa ketentuan mengenai tugas fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, dan peraturan Tatib BPD, diatur dalam Permendagri.

"Yang membentuk kepanitian Pilkades adalah BPD. Sedangkan Permendari yang mengatur tugas dan tanggung jawab BPD, sampai saat ini belum terbit," ungkapnya.

Untuk menghindari gugatan hukum dalam proses Pilkades, pihaknya harus hati-hati dan teliti dalam penyusunan Perda Pilkdes dan Perda BPD. "Jadi, untuk sementara kita stop dulu Kepanitiaan Pilkades, dari pada ada gugatan di kemudian hari," pungkasnya.

Sumber : beritajatim