- - - -
Facebook  Twitter  Google+

14/03/2015

Banyak Pengusaha TV Kabel Ilegal, Komis A DPRD Sumenep akan Panggil Diskominfo


lintasmaduranews - Sejumlah pengusaha TV Kabel di Sumenep tidak memperhatikan prosedur yang yang ditetapkan, semisal tidak mengurus izin operasional kepada Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep.

Terbukti, dari empat pengusaha TV kabel, hanya satu pengusaha saja yang mengantongi izin, selebihnya masih ilegal. Realita tersebut kini menjadi perhatian serius Komisi A DPRD Sumenep.

Anggota Komisi A, Abrori Manan menyatakan akan segera memanggil dinas teknis terkait, seperti Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) serta BPPT, menyusul sejak periodisasi anggota DPRD 2014-2019 sudah ada Peraturan Daerah  tentang regulasi proses perizinan dalam satu atap, termasuk jika ada investor yang akan menanamkan modalnya ke Kabupaten Sumenep.

“Saya akan segera memanggil dinas teknis terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) serta BPPT,” terang Abrori Mannan, Sabtu (14/3/2015).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo, Yayak Nurwahyudi mengaku sudah maksimal dalam melakukan pengawasan, termasuk menyarankan agar pengusaha TV kabel segera mengurus izin usahanya. Bahkan, menurut mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Sumenep itu, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pendekatan kepada Pengusaha TV kabel secara persuasif.

“Padahal saya sudah maksimal dalam melakukan pengawasan, termasuk menyarankan agar mereka segera mengurus izin usahanya,” ujar Yayak Nurwahyudi.

Untuk menertibkan usaha TV Kabel, jelas Yayak, pihaknya terbentur dengan aturan Pemerintah yang di dalamnya sudah jelas mengatur tentang kewenangan masing-masing antara pusat dan daerah.

Sementara itu, Kepala BPPT Sumenep Herman Purnomo, saat akan dimintai konfirmasinya, saat itu sedang memimpin rapat. (rri)