- - - -
Facebook  Twitter  Google+

23/03/2015

Bupati Sumenep Bentuk Pansel Rekrutmen 3 Pimpinan SKPD



lintasmaduranews - Bupati Sumenep A. Busyro Karim membentuk Panitia Seleksi rekruitmen terbuka pejabat setingkat eselon II di tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemkab yang mengalami kekosongan. Panitia seleksi itu terdiri dari lima Anggota meliputi unsur PNS dua orang, tokoh masyarakat, dan profesional tiga orang.

”Sesuai Peraturan Mentri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksa (Pemenpan RB) memang Panitia Seleksi itu dari dalam yaitu unsur PNS dua anggotaa, dan sisanya tiga anggota yaitu tokoh masyarakat dan kalangan profesional,” terang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep, Titik Suryati, Senin (23/3/2015).

Tiga SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep yang mengalami kekosongan Pimpinan itu adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Dinas Sosial (Dinsos), dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Tiga Pimpinan SKPD sebelumnya dimutasi SKPD lain bersama sepuluh pejabat lainnya di lingkungan Pemkab, sedangkan pejabat yang baru belum ada, sehingga untuk sementara dijabat pelaksana tugas.

Menurut Titik, berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mekanisme pengisian jabatan kosong ditingkat Pimpinan Tinggi SKPD dilakukan secara terbuka atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dan sebagai langkah awal Bupati membentuk Panitia Seleksi.

”Bahkan, saat ini, nama-nama anggota Panselnas tersebut telah disampaikan ke KASN untuk mendapat rekomendasi,” ujarnya.

Mantan Kabag Hukum Pemkab Sumenep ini menambahkan, saat ini, Pemkab menunggu rekomendasi KASN terkait Panitia Seleksi. Selanjutnya akan diinformasikan rekruitmen terbuka dalam rangka pengisian tiga jabatan kosong tersebut. Mekanismenya Panitia nanti melakukan pengumuman, membuka lamaran, uji kompetensi, wawancara, dan penetapan Bupati atas persetujuan KASN.

”Sejauh ini, belum bisa dipastikan kapan proses rekritmen terbuka itu akan dimulai karena saat ini masih menunggu persetujuan dari KASN,” pungkas Titik. (rri)