- - - -
Facebook  Twitter  Google+

24/03/2015

Fuad Amin Bantah Menerima Uang Rp. 50 Juta dari PT MKS


lintasmaduranews - Bekas Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin dicecar soal adanya upaya paksaan terhadap PT Media Karya Sentosa (MKS) agar menyetorkan duit kompensasi. Duit kompensasi diminta Fuad terkait kesepakatan pembagian keuntungan atas kerja sama PT MKS dengan PD Sumber Daya atas kegiatan penyaluran gas.

Dalam persidangan, Fransiska Indrasari, penasihat Hukum Direktur PT MKS Antonius Bambang Djatmiko, membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Fuad Amin saat diperiksa penyidik KPK pada 11 Desember 2014.

"Di halaman 6 Saudara saksi mengatakan, PT MKS tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada PD Sumber Daya karena PT MKS selama dua tahun tidak memberikan keuntungan kepada PD Sumber Daya, maka saya selaku Bupati Bangkalan mengirim surat kepada MKS dengan permintaan agar PT MKS membayar keuntungan untuk bagi hasil kepada PD Sumber Daya sesuai janjinya," kata Fransiska dalam persidangan lanjutan Antonius Bambang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/3/2015).

Dalam BAP tersebut Fuad Amin menerangkan surat tembusan permintaan bagi hasil keuntungan juga disampaikan kepada Ketua DPRD Bangkalan. "Setelah adanya surat yang saya kirimkan tersebut, PT MKS memberikan keuntungan atau bagi hasil sebesar Rp 50 juta," sambung Fransiska membacakan BAP.

Namun Fuad membantah mengenai penerimaan duit Rp 50 juta dari PT MKS pada tahun 2011. "Kalau saya pribadi tidak, kalau Sumber Daya mungkin, saya tidak tahu," jawabnya.

Fransiska juga mencecar Fuad soal upaya paksa yang dilakukan agar PT MKS memberikan kompensasi. Sebab Fuad menggunakan cara-cara tertentu untuk menekan PT MKS.

"Karena PT MKS tidak memenuhi janjinya ke PD Sumber Daya, maka saya selaku Bupati Bangkalan merasa ditipu oleh PT MKS. Atas tindakan PT MKS tersebut beberapa LSM di Bangkalan berdemonstrasi ke Gresik menuntut PT MKS agar memenuhinya kepada PD Sumber Daya," lanjut Fransiska membacakan BAP Fuad Amin.

Saat ditanya ulang Hakim Ketua Prim Haryadi, Fuad mengakui adanya demo di Gresik menuntut MKS menyetor duit kompensasi. Selain itu ada juga pelaporan PT MKS ke Kejaksaan Agung.

"Ini kan begini, LSM mengirim surat tembusan kemana-mana, kalau tidak salah sampai ke malaikat itu tembusan, kalau tidak salah. Jadi masuklah surat ke Kejagung, terus saya utus Pak Hakim (Abdul Hakim, saat itu Direktur PD SD, red) ke Kejagung, diperiksa di BAP segala," terang Fuad.

Fuad mengaku meminta kompensasi dan imbalan dengan besaran yang disodorkan Abdul Hakim. "Yang minta saya tapi saran dari Pak Hakim. Berapa cocoknya Pak Hakim, yang punya BBTU itu apa, yang ngerti Pak Hakim. Bupati kan cuma ngatur strategi penataan. Jadi kalau sudah teknis itu Pak Hakim," imbuhnya.

Kompensasi yang diminta menurut Fuad Amin memang karena MKS tidak menyetor pembagian keuntungan terkait pasokan gas ke PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) berdasarkan perjanjian konsorsium antara PD SD dengan PT MKS pada Desember 2007.

"Realisasi (kompensasi atas pembagian keuntungan yang tidak diberikan, red) baru tahun 2011. Jadi dari awal setelah itu (perjanjian) berjalan, (PT MKS) pura-pura lupa tidak dibayar (keuntungan). Akhirnya tahun 2011, saya lapor kirim surat ke Kejaksaan Agung kalau tidak salah. Tapi MKS itu sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung," tutup Fuad. (detik)