- - - -
Facebook  Twitter  Google+

20/03/2015

Komisi A DPRD Sumenep : Kami akan Panggil Baperjakat Termasuk Sekda


lintasmaduranews - Komisi A DPRD Sumenep akan memanggil Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) setempat terkait mutasi jabatan terhadap 176 pejabat eselon II, III, dan IV dilingkungan Pemkab. Komisi yang membidangi urusan hukum dan Pemerintahan di DPRD itu ingin meminta penjelasan Baperjakat terkait dasar yang jadi pertimbangan dalam mutasi pejabat.

”Kami, Komisi A sudah bersepakat untuk memanggil Baperjakat termasuk Sekda (Hadi Sutarto, red) mengenai mutasi terhadap sejumlah pejabat,” kata Anggota Komisi A DPRD Sumenep, Rukminto, Kamis (19/3/2015).

Komisinya menengarai mutasi terhadap sejumlah pejabat banyak yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan disiplin keilmuannya. Pihaknya perlu meminta penjelasan dari Baperjakat termasuk Sekretaris Daerah Hadi Sutarto soal dasar dan pertimbangan yang digunakan dalam mutasi pejabat.

Menurut Rukminto, sesuai aturan yang baru, proses mutasi diawali dengan assestment atau uji kompetensi pejabat sehingga pelaksanaan regulasi tersebut perlu ditanyakan.

”Beberapa waktu lalu, Pemkab telah melakukan uji kompetensi terhadap sejumlah pejabat. Apakah hasil uji kompetensi itu sudah dijadikan dasar dalam penentuan mutasi,” tegas Legislator asal Partai Golkar ini.

Rukminto menegaskan, komisinya tidak ingin mengintervensi Baperjakat mengenai mutasi pejabat tersebut, namun legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap program eksekutif yang dianggarkan di APBD. Kegiatan assessment  menggunakan APBD, sehingga pihaknya menganggap sia-sia jika hasil assessment tidak menjadi dasar pertimbangan mutasi.

”Kalau ternyatakan assessment atau uji publik itu tidak dijadikan dasar, buat kami menganggarkan kegiatan tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Sumenep A Busyro Karim memutasi 176 pejabat dilingkungan Pemkab Sumenep. Dari 176 pejabat yang dimutasi itu adalah 13 pejebat setingkat eselon II, sedangkan selebihnya 163 pejabat eselon III dan IV.

Mutasi merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan dalam rangka penyegaran dan menciptakan energi baru dikalangan aparatur sipil negara. (rri)