- - - -
Facebook  Twitter  Google+

11/03/2015

Nelayan Sumenep Minta Pemerintah Sosialisasikan Permen Kelautan dan Perikanan


lintasmaduranews - Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomer 2 Tahun 2015 mengenai larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela  atau trawls dan pukat tarik mendapat respon dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumenep.

“Dalam jangka panjang penerapan Permen KP tersebut sangat kami dukung untuk menjaga ekositem laut, tapi untuk sekarang tidak bisa langsung diterapkan,” jelas Ketua HNSI Sumenep, Madura, Jawa Timur Affandi Maghribi kepada RRI, Rabu (11/3/2015).

Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu menggalakkan sosialisasi terkait pemberlakuan Permen tersebut. Karena jika langsung diterapkan masyarakat nelayan banyak yang kurang paham akan Permen KP nomer 2 tahun 2015 itu.

“Ya jangan langsung ditangkap atau ditindak dong, kan harus ada sosialisasi dulu. Untuk daerah Sumenep yang sangat cocok dengan permen tersebut diwilayah Masalembu,” tutur Maghribi.

“Kalau di Masalembu perahu yangdigunakan berukuran 2,5 meter dengan panjang 9 meter, dan merupakan nelayan tradisional,” imbuhnya.

Magribi menambahkan, nelayan yang masih menggunakan ikan pukat hela  atau trawls dan pukat tarik dikawasan kecamatan Dungkek. Sementara di kecamatan Pasongsongan dan Batang-Batang sudah tidak menggunakan alat tersebut. Pihaknya berharap pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait penerapan Permen KP tersebut, sehingga masyarakat nelayan benar-benar mengetahui.

“Harus ada sosialisasi. Sekarang di Sumenep seperti apa, la wong DKP aja belum menggelar sosialisasi. Dan harus dibedakan, kita (Sumenep, red) tidak sama karakternya dengan nelayan Pati,” paparnya.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep keberatan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets).

Dalam waktu dekat, DKP akan menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) bersama daerah berpantai lainnya di Jawa Timur melalui DKP Provinsi supaya pemberlakukan Permen KP tersebut ditunda.

”Pelaksanaan Permen KP nomor 2 tahun 2015  di wilayah pengelolaan perikanan negara RI terlalu cepat. Sangat berat bagi Instansi tekhnis di daerah karena tidak ada jeda waktu untuk sosialisasi,” keluh Kepala DKP Sumenep, Moh. Jakfar, Selasa (11/3/2015) .

Menurut Jakfar, pemberlakuan Permen KP 2-2015 berlangsung singkat. Sebab, setelah ditandatangani 8 Januari lalu, langsung diterapkan keesokan harinya, sehingga menyulitkan bagi daerah untuk berhadapan langsung dengan masyarakat.

”Tanggal 8 Januari 2015 disahkan, kemudian langsung diterapkan tanggal 9 Januari. Ini kan sangat singkat. Untuk itu, DKP di sejumlah daerah berpantai di Jawa Timur sepakat untuk menyurati Mentri Susi Pudjiastuti agar Permen KP itu ditunda,” tandasnya.

Mestinya, lanjut dia, perlu terlebih dahulu sosialisasi  agar masyarakat paham mengenai larangan tersebut minimal satu atau dua tahun, sehingga gejolak dibawah dapat diminimalisir. Disamping itu, Pemerintah termasuk di daerah perlu mempersiapkan solusi alternatif atas dampak penerapan Permen KP tersebut terhadap perekonomian nelayan khususnya tradisional.

”Sebagian besar nelayan di sejumlah daerah mengeluh terhadap pelarangan tersebut karena berpengaruh terhadap hasil tangkapnya. Makanya, perlu solusi alternatif melalui program-program yang dapat menunjang kesejahteraan nelayan,” ucapnya.

Meski demikian, mantan Asisten 1 Setkab Sumenep itu menegaskan, Instansinya tetap mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena disejumlah daerah banyak alat tangkap ikan   merusak lingkungan sehingga perlu dihentikan melalui aturan tersebut. Saat ini, DKP mulai menyosialisasikan Permen KP mengenai larangan alat tangkap tersebut di  7 kecamatan daratan yang memiliki pantai, yaitu Dungkek, Pragaan, Kalianget, Talango, Bluto, Batu putih dan Saronggi.

”Bagaimana pun walau sangat bebas Permen KP ini sangat positif untuk melindungi sumber daya perikanan dalam jangka panjang. Sehingga, DKP sendiri tetap mensosialisasikan Permen KP tersebut,” pungkas pejabat asal Pulau Sapeken Sumenep ini.(rri)