- - - -
Facebook  Twitter  Google+

02/03/2015

Pemerintah Pusat Sebut Sumenep Tidak Memiliki Desa Tertinggal


lintasmaduranews - Pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrsi DPD.TT siap menyalurkan anggaran  sebesar 20 Trilyun Rupiah secara bertahap mulai April mendatang kepada desa tertinggal dan desa sangat tertingal.

Di Indonesia jelas Menteri DPD.TT Marwan Jakfar terdapat sekitar  33.000 desa tertinggal dan 7. 600 desa sangat tertinggal  yang akan  mendapat kucuran dana. Namun ironisnya kabupaten Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan tidak memiliki desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Sehingga dalam Rakor di Jakarta kemarin, menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana - BPMP KB Sumenep Ahmad Masuni, pihaknya mengusulkan agar  desa desa diwilayah kepulauan Sumenep juga mendapat alokasi dana desa tertinggal.

Sebab jika tidak diperhatikan, dikhawatirkan masyarakatnya akan beralih profesi sebagai TKI maupun TKW.

“Memang Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan tidak masuk dalam kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal. Namun dalam Rakor di Jakarta saya mengusulkan agar  desa-desa diwilayah kepulauan juga mendapat alokasi dana desa tertinggal, sebab jika tidak diperhatikan, dikhawatirkan masyarakatnya akan beralih profesi sebagai TKI maupun TKW.” ujar Masuni senin (02/03/2015)

Untuk mendapatkan kepastian tentang masuk tidaknya Sumenep dalam daerah tertinggal dan desa sangat tertingal , Kepala BPMP KB Sumenep Ahmad Masuni senin depan akan menghadap Menteri DPD.TT, karena sejak dulu Kabupaten Sumenep tidak masuk dalam kategori desa tertinggal.

Menurut Masuni, desa-desa diwilayah kepulauan sebenarnya layak mendapat kucuran dana dari kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, karena sebagian sarana dan prasarana jalan kondisinya banyak yang memprihatinkan, termasuk dibidang pendidikan dan kelistrikan.

Sementara itu, Kabag Pemdes Pemkab Sumenep Moh. Ramli mengatakan,  Pemerintah Pusat sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan desa sebesar 20 trilyun Rupiah.

Semula anggaran untuk menggerakkan pembangunan desa, hanya 9 Trilyun Rupiah, namun kemudian ada penambahan sebesar  11 Trilyun dari kompensasai BBM.  Dengan demikian,  dana 11 Trilyun itu sudah merupakan akumulasi dari dana desa sebesar 20 trilyun.

Akan tetapi  Moh. Ramli mengaku belum mengetahui  apakah tambahan 11 Trilyun itu sasarannya untuk pengembangan desa keseluruhan atau ada perlakuan khusus terhadap desa tertinggal.

“Kalau anggaran dari Pemerintah Pusat untuk desa di Sumenep yang semula untuk menggerakkan pembangunan desa saat ini justru mendapat tambahan dana dari kompensasi BBM.” ungkap Ramli

Agar peruntukan dana desa benar benar tepat sasaran,  Pemdes jelas Moh. Ramli  akan menunggu regulasi lebih lanjut, sebelum membentuk Tim khusus. Tim Khusus yang akan dibentuk, nantinya bertugas mengawal dana desa mulai dari pencairan hingga pemanfaatannya. (rri)