- - - -
Facebook  Twitter  Google+

06/03/2015

Pengamat Kebijakan : Lelang Jabatan Tanpa Intervensi Pejabat Politik


lintasmaduranews - Lelang jabatan yang dilakukan pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, dinilai sangat baik. Hal itu dipercaya dapat menghasilkan atau menempatkan pejabat karir sesuai kemampuannya.

“Pelaksanaan lelang jabatan tersebut bagus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi. Jika benar – benar diterapkan tanpa adanya intervensi dari pejabat politik,” ujar Hasan Basri, pengamat kebijakan Madurasebagaimana dilansir RRI, Jum’at (6/3/2015).

Menurutnya, dilakukannya uji kompetensi termasuk rekam jejak jabatan serta integritas para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengisi jabatan di wilayah pemkab Sumenep sangat baik. Hal tersebut dapat menghasilkan atau menempatkan pejabat karir sesuai kemampuannya.

“Selama tidak ada campur tangan atau kepentingan lain itu sangat bagus dalam mencetak pejabat yang professional. Tapi biasanya kan diobok-obok sama pejabat politik,” tuturnya.

Meskipun sudah dilakukan uji kompetensi, lanjut Hasan, harus dilakukan pengawasan dari berbagai pihak, sehingga bisa mengantisipasi terjadinya intervensi dari kepentingan diluar birokrasi.

“Semua harus ikut mengawasi agar tidak terjadi pengisian jabatan sesuai kepentingan pihak atau golongan tertentu,” pungkas Hasan.

Sekedar diketahui 32 pejabat di Sumenep telah mengikuti Uji Kompetensi yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari hasil tersebut nantinya akan mengisi jabatan kosong yang akan dilakukan dalam bentuk lelang jabatan. (rri)