- - - -
Facebook  Twitter  Google+

10/03/2015

Perda Bertentangan dengan UU, Desa Aeng Jembu Terancam Gagal Dibentuk


lintasmaduranews - Keinginan warga Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean agar daerahnya dimekarkan menjadi Kolo-Kolo dan Aeng Jembu terancam gagal. Sebab, hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur Perda tentang Pemekaran Desa Aeng Jembu tidak sesuai Undang-Undang Nomer 6 2014 tentang Desa.

”Sebenarnya pemekaran Desa Kolo-Kolo menjadi Desa Kolo-Kolo dan Aeng Jembu yang telah diperdakan di tahun 2013 lalu yaitu Perda Tentang Pemekaran Aeng Jembu, namun setelah mendapat evaluasi Gubernur ternyata tidak sesuai dengan ketentuan diatasnya,” terang Kepala Bagian Pemerintah Desa (Pemdes) Pemkab, Moh. Ramli, Senin (9/3/2015).

Ramli menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) Desa nomer 6 Tahun 2014 ditegaskan persyaratan dapat dibentuknya Desa baru yaitu minimal jumlah pendudukan 1200 KK atau 6.000 jiwa. Sementara, pada saat diperdakan pembentukan Desa Aeng Jembu itu masih mengacu pada regulasi lama yakni minimal 300 KK atau 1500 jiwa.

”Ketika Raperda Tentang Pemekaran Desa Aeng Jembu dibahas masih menggunakan Undang-Undang yang lama. Namun, perkembangannya setelah dievaluasi Gubernur Undang-Undang Nomer 6 2014 tentang Desa diberlakukan sehingga pemekaran harus mengacu pada aturan baru tersebut,” terangnya.

Selain Desa Aeng Jembu, tambah Ramli, Desa Bandar Pelat hasil pemekaran Tanjung Kiok dan Sepanjang, Kecamatan Sapeken juga tidak bisa ditetapkan.  Pembentukan Desa baru itu sebenarnya telah diperbupkan, namun perkembangannya juga bertentangan dengan Undang-Undang Desa.

Mantan Camat Batang-Batang ini menegaskan, Pemkab intens berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri mengenai kemungkinan dua Desa itu masih bisa dimekarkan dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang berada di Pulau. Pemekaran Desa Aeng Jembu dan Bandar Pelat adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

”Kami berharap ada kebijakan khusus, sebab kondisi geografis yang terdiri dari gugusan Pulau-Pulau tentu jauh dari Pusat Pemerintahan. Tidak ada Desa yang ada di satu Pulau, tetapi tidak sedikit dusun yang berpisah dari Pusat Pemerintahan karena berada di Pulau lain, sehingga perlu ada kebijakan khusus mengenai pemekaran ini,” pungkasnya. (rri)