- - - -
Facebook  Twitter  Google+

17/03/2015

Pernah Disanksi Pemberhentian KPU Tak Bisa Daftar PPK



lintasmaduranews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep tengah mempersiapkan pembentukan badan penyelenggaara pemillihan yang bersifat 'ad hoc', yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Dalam draft PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang paling mendesak untuk dilakukan adalah pembentukan PPK dan PPS. Dalam draft itu, pembentukan PPK dan PPS dimulai pada bulan April," kata Komisioner KPU Sumenep, Abd. Hadi, Kamis (17/03/15).

Ia memaparkan, pada prinspnya tidak ada perbedaan signifikan untuk persyarataan menjadi anggota PPK dan PPS di draft PKPU yang baru dibanding aturan sebelumnya. Yang berbeda hanya 1 item, yakni tidak pernah mendapat sanksi pemberhentian tetap dari KPU Kabupaten/ Kota maupun DKPP.

"Point itu baru ada di draft PKPU yang sekarang ini. Kalau sebelum-sebelumnya tidak ada aturan itu," ujarnya.

Sedangkan untuk persyaratan lain, lanjut Hadi, tidak menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan. "Selain itu, tidak pernah dihukum penjara atau terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun," terangnya.

Ia menambahkan, untuk pembentukan PPK dan PPS, pihaknya punya waktu 1 bulan, mulai 19 April - 18 Mei 2015. "Sedangkan untuk pembentukan KPPS akan dilakukan mulai 9 September 2015," pungkasnya. (beritajatim)