- - - -
Facebook  Twitter  Google+

12/08/2015

10 Malam Gelap, Warga Masalembu Desak Pemkab Ambil Alih Pengelolaan PLTD

lintasmaduranews -  Sudah 10 hari terakhir Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep gelap gulita. Listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di pulau tersebut tidak menyala karena tidak ada bahan bakar minyak (BBM).

"Di Masalembu ini BBM langka dan mahal. Harga solar maupun bensin per liternya mencapai Rp 15 ribu. Itupun sangat sulit mendapatkannya," kata salah satu warga Masalembu, Aqidatul Awwami, Rabu (12/08/15).

Menurut wanita yang biasa dipanggil Qida ini, karena solar sebagai bahan bakar mesin PLTD sulit didapat, maka mesin tersebut tidak bisa lagi dioperasikan. Akibatnya, tidak ada aliran listrik di pulau dengan dua desa tersebut.

"Di Desa Masalima dan Sukajeruk, semuanya padam total. Jadi kalau lepas Maghrib di Masalembu ini seperti kota mati. Miris sekali kondisinya," ujarnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, tidak adanya pasokan listrik di Masalembu berdampak serius terhadap semua sektor, mulai pendidikan hingga perekonomian. Guru dan siswa yang rumahnya jauh dari sekolah, kesulitan mendapatkan bensin.

"Ada yang beralih naik sepeda pancal. Ada yang berbagi bensin dengan cara 'nyedot' dari sepeda motor satu ke yang lain. Jadi kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah tetap berlangsung, tapi jelas tidak maksimal," ungkapnya.

Demikian juga dengan para nelayan. Menurut Qida, kaum nelayan memilih untuk sementara 'menganggur' dan tidak melaut, karena tidak ada solar. Kalaupun ada, harganya nyaris tidak terjangkau.

"Tidak semua warga ini ekonominya mampu. Bagi yang mampu mungkin tidak terlalu masalah. Bisa membeli BBM meski mahal. Tapi bagi yang tidak mampu, kondisi seperti ini tentu saja menyengsarakan," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini beberapa warga yang ekonominya mampu, menyalakan listrik dari mesin diesel kecil milik pribadi. Namun durasi nyala listriknya pun terbatas. "Karena solar mahal dan langka, otomatis ya terbatas juga mereka pasokannya. Harusnya Pemerintah segera mengambil sikap dengan kondisi darurat di Masalembu ini. Jangan hanya diam," ungkapnya.

Masyarkat setempat mendesak agar pemerintah daerah mengambil alih pengelolaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di wilayah setempat.

"Padamnya listrik di Masalembu ini salah satu pemicunya adalah amburadulnya pengelolaan PLTD. Pengelola yang ada ini tidak profesional. Tarif listrik di Masalembu sangat mahal dan tidak jelas dasar perhitungannya," kata salah satu warga Masalembu, Aqidatul Awwami, Rabu (12/08/15).

Ia mengungkapkan, para pelanggan listrik di Masalembu ini dikenai biaya antara Rp 650.000 - Rp 750.000 per bulan. Padahal listrik hanya menyala jam 17.30-21.00.

"Tarif itu kan sangat tidak rasional. Masak satu hari listrik hanya menyala 4 jam, tapi warga harus membayar Rp 700 ribu? Dasar pengelola menentukan tarif itupun juga tidak jelas," ujarnya.

Perempuan yang karib disapa Qiddha ini membantah kabar yang beredar bahwa padamnya listrik di Masalembu ini akibat ditangkapnya Ask, pengelola PLTD oleh Polres Sumenep akibat penggunaan solar bersubsidi untuk pengoperasian mesin PLTD.

"Sebenarnya nggak ada hubungannya antara penangkapan pengelola PLTD dengan padamnya listrik di Masalembu. Yang dituntut masyarakat ini justru pengelolanya diganti saja, karena tarif dasar listrik yang ditetapkannya sangat mencekik leher," ujarnya.

Ia meminta agar Pemkab mengambil alih pengelolaan PLTD, dan selanjutnya menunjuk pihak yang profesional untuk mengelola PLTD tersebut. "Kalau yang sekarang ini gak jelas. Awalnya memang dari Pemkab dilimpahkan ke Muspika. Ternyata Muspika menunjuk perorangan sebagai pengelola. Dan ternyata malah parah. Tarifnya mahal, nyalanya juga gak tentu," ucapnya.

Sudah 10 hari terakhir Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep gelap gulita. Listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di pulau tersebut tidak menyala karena tidak ada bahan bakar minyak (BBM). Kalaupun ada, harga solar maupun bensin per liternya mencapai Rp 15 ribu.

Menanggapi pengalihan pengelolaan PLTD tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep siap menyerahkan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Masalembu kepada pihak ketiga. Namun harus menunggu ijin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur

"Awalnya kami mengirim surat ke Camat Masalembu, sehubungan dengan PLTD yang tidak beroperasi itu. Salah satu isi suratnya, selama masa transisi diminta agar menunjuk pengelola lain yang sifatnya sementara, berkoordinasi dengan pengelola lama, karena khawatir ada aset milik pengelola lama" kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Hadi Soetarto, Rabu (12/08/15).

Namun menurutnya, para pelanggan listrik di Masalembu justru menyerahkan kembali pengelolaan PLTD pada Pemerintah Kabupaten. Karena diserahkan kembali, maka Pemkab harus mengajukan ijin terlebih dahulu pada Pemprov.

"Ini memang prosedur yang harus kami lalui. Tidak bisa serta merta. Setelah kami mengajukan ijin ke Pemprov, baru kami akan menyerahkan pada pihak ketiga untuk mengelola PLTD yang ada di Masalembu," paparnya.

Ia menambahkan, menurut laporan dari Kantor ESDM, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina, Pertamina telah menunjuk penyalur resmi untuk BBM non subsidi di Masalembu, yakni CV Cahaya Muda.

"Ini juga sebagai upaya agar tarif listrik tidak memberatkan pelanggan. Tapi kami belum bisa memastikan kapan layanan listrik di Masalembu bisa normal kembali. Mudah-mudahan secepatnya," ucapnya.