- - - -
Facebook  Twitter  Google+

23/08/2015

Advokat Gugat Pengadilan Agama Sumenep Rp1,5 Miliar

lintasmaduranews - Seorang pria di Sumenep, yang berprofesi sebagai advokat, Ach Supyadi, menggugat pengadilan agama Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sebesar Rp1,5 miliar.

Secara resmi gugatan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Sumenep, pada Kamis, (20/08/15) kemarin, dengan perkara nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Smp.

Dalam rilisnya kepada mediamadura.com, Supyadi menggugat Drs. H. Rohmad Ariadi, SH. selaku Ketua PA Sumenep dengan gugatan sebesar Rp1, 5 miliar, karena, salah satu advokat di Sumenep itu merasa dirugikan oleh kebijakan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep, yang mensyaratkan advokat harus menyertakan Berita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi (BAS KPT) disaat akan mendaftarkan perkara atau mendaftarkan surat kuasa advokat.

Akibat kebijakan tersebut Supyadi tidak bisa beracara di persidangan Pengadilan Agama Sumenep.

Dijelaskan, dalam aturannya tidak perlu menyertakan BAS KPT itu sesuai dengan Pasal 4 UU Advokat Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 101/PUU-VII/2009, dikuatkan dengan surat Mahkamah Agung No. : 27/Tuaka Bin/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang ditujukan kepada Supyadi bahwa Mahkamah Agung tidak berkepentingan untuk mempertahankan pasal 4 ayat (1) soal sumpah advokat, namun Ketua Pengadilan Agama Sumenep tidak mematuhi hal itu.

Kemudian atas dasar putusan MK 101 dan surat MA tersebut, Supyadi menggugat Ketua PA Sumenep.

“Sumpah advokat cukup dari organisasi karena BAS KPT itu inkonstitusional, sudah ada putusan MK 101 Dan PA Tidak Patuh Itu, juga sudah jelas pada surat MA ke saya bahwa MA sendiri tidak mempermasalahkan sumpah advokat itu, lalu kenapa peradilan seperti PA Sumenep yang notabenenya dibawah MA yang mempermasalahkan” ungkap Supyadi.

Sementara itu, ketua PA Sumenep yang dikonfirmasi melalui Panitera Muda Hukum Moh. Arifin menjelaskan, setiap advokat yang akan beracara di instansinya harus mengantongi BAS KPT.

“Tapi, lebih ke soal memiliki atau tidak BAS KPT. Jika mengantongi itu, berhak beracara,” jelasnya melalui surat balasan nomor : W.13-A32/0196/Hk.05/I/2015 kepada Ach. Supyadi.

Dalam surat tersebut, ketua PA Sumenep juga menjelaskan, penyumpahan calon advokat sesuai pasal 4 ayat (1) UU Advokat telah diputus lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 101/PUU-VII/2009.

“Putusan itu harus dimaknai pengambilan sumpah advokat merupakan kewajiban undang – undang bagi pengadilan tinggi tanpa melihat dari organisasi mana calon advokat itu berasal,” urainya.

Sumber : mediamadura