- - - -
Facebook  Twitter  Google+

25/08/2015

Pagelaran Pekan Raya Bangkalan Tunggu Izin Pengadilan Tipikor

lintasmaduranews - Pagelaran Pekan Raya Bangkalan (PRB) yang sejatinya dibuka Senin (24/8/2015) pukul 14.00 akhirnya ditunda. Itu dikarenakan Polres Bangkalan belum memberikan izin pemakaian lokasi di akses Suramadu, Desa Be'ingas, Kecamatan Labang.

Kepastian penundaan disampaikan langsung Bupati Bangkalan RK Moh Makmun Ibnu Fuad (Ra Momon) saat memberikan sambutan di hadapan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan masyarakat yang hadir.

"Kami tunda, bukan dibatalkan hingga menunggu surat dari Pengadilan Tinggi Tipikor. Kebetulan lahan yang ditempati masih dalam proses hukum," ungkap Ra Momon yang berpakaian khas adat Madura.

Ia mengakui, terdapat kekeliruan dalam penyampaian permohonan izin atas penggunaan lahan yang telah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat permohonan izin seharusnya disampaikan ke Pengadilan Tinggi Tipikor, bukan ke KPK. Berkas lahan seluas kurang lebih 5000 hektare telah dilimpahkan KPK ke pengadilan, seiring berjalannya proses sidang terdakwa Fuad Amin.

"Ternyata salah alamat. Harusnya kirim surat ke Pengadilan Tipikor, bukan ke KPK. Kami berharap izin peminjaman lahan ini segera turun," papar Ra Momon.

Sebelumnya, PRB yang merupakan kegiatan tahunan Pemkab Bangkalan selalu digelar di pusat kota, Alun - alun Kota. Namun baru tahun ini digelar di akses Suramadu.

Keputusan memakai lahan tersebut, dijelaskan Ra Momon sebagai upaya menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Labang setelah mendengarkan saran dari tokoh masyarakat setempat.

"Saya pun beranggapan selama ini, pengunjung dari luar Bangkalan sekedar makan di Sinjay. Suramadu hanya dilewati saja. Karena itulah saya merespon masukan dari masyarakat sini," jelasnya.

Dalam pidatonya, Ra Momon juga membacakan lima poin isi surat ijin yang dilayangkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Di antaranya, tidak ada lahan yang layak di akses Suramadu dan pelaksanaan PRB tidak akan merusak atau merubah bentuk lahan.

"Jauh sebelumnya sudah dikirim ke KPK. Tapi baru mendapat kabar pada Rabu (19/8/2015) jika surat itu sudah diterima. Saat itu juga kami sadar telah salah kirim," ujarnya.

Hingga pukul 17.00, Ra Momon masih bertahan di lokasi PRB yang terdiri dari kurang lebih dari 80 stand. Namun, sebagian dari pejabat yang juga berpakain khas Madura mulai keluar dari lokasi.

"(Surat) sudah diterima Pengadilan, semoga hari ini bisa turun ijinnya," pungkasnya.