- - - -
Facebook  Twitter  Google+

13/08/2015

Pengelola BBM Pulau Masalembu Dipidana

lintasmaduranews - Kiyak, selaku pengelola BBM jenis solar di Pulau Masalembu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sumenep, Madura, Jawa Timur, membuat banyak kalangan bertanya-tanya.

Ditetapkannya Kiyak sebagai tersangka karena dinilai selama mengelola BBM jenis solar di Masalembu dianggap ilegal.

Menurut praktisi hukum Abdur Rahman, Polres dalam menetapkan Kiyak sebagai tersangka terlalu dini, sebab ia mengelola BBM. Pulau Masalembu atas instruksi Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) setempat.

“Kalau kita melihat kronologinya terjadinya pemadaman listrik di Pulau Masalembu, karena ada indikasi bahwa solar tersebut dibeli bukan kepada orang yang tepat, tetapi kepada orang yang ilegal, dan juga diduga ada tendensi politik dari oknum tertentu. Pada pengelolaanya ada salah satu oknum yang merasa tergeser, sehingga mencari kesalahan yang lain dan menyebabkan sikut menyikut,” jelasnya.

Yang perlu diketahui oleh banyak pihak, Forpimka menunjuk pengelola yang sudah lama berhenti menjadi pengelola yang baru.

“Yang dinamakan Forpimka adalah kesatuan dari tingkat pimpinan itu sendiri, ketika selama satu bulan berjalan, maka hal tersebut ketika sudah berjalan delapan bulan ada indikasi bahwa katanya si pengelola membeli BBM ilegal. Setelah itu, maka ada salah satu LSM yang langsung menelpon kepada Wakapolres Sumenep, selaku pemerhati kepulauan yang di tunjuk langsung tentang persoalan kelangkaan BBM,” ujarnya.

“Sehingga salah satu LSM itu sendiri yang juga salah satu orang pulau, meminta kepada Wakapolres agar orang yang melakukan transaksi ilegal BBM segera ditangkap. Disitu, akhirnya Wakapolres memerintahkan kepada Kapolsek untuk memeriksa dan hasilnya bahwa memang benar BBM yang ada di Masalembu itu ilegal, dan sekarang sudah di amankan,” tambahnya.

Lebih lanjut Abdur Rahman menjelaskan BBM yang ada sekitar 8 drum, yang kedua 13 drum, total keseluruhannya adalah 23 drum BBM jenis solar. Sedangkan yang diamankan oleh Polres ada 13 drum, 8 drumnya masih berada di Masalembu diberi garis polisi.

Setelah itu, kata dia, penyidik memeriksa Kiyak selaku pengelola, dan Polres menyampaikan bahwa pengelolaannya itu tidak sah. Setelah Kiyak diperiksa secara tiba-tiba langsung ditetapkan sebagai tersangka.

“Saya sudah bertanya kepada Wakapolres, kenapa ditetapkan sebagai tersangka?, Katanya pihak penyidik, bahwa pengelola selama delapan tahun tidak sah. Sementara kalau dilihat dari mata hukum, selama Forpimka menunjuk si pengelola dan Forpimka atas nama Pemda, maka yang menunjuk pengelola sah demi hukum, ini adalah hirarki dari atas kebawah,” jelasnya.

Rahman yang juga aktif di salah satu Partai Politik di Kabupaten Sumenep tersebut menegaskan, Forpimka adalah bagian dari Pemda, sehingga, apabila pengelola ditetapkan sebagai tersangka, Forpimka yang menunjuk langsung pengelola yang baru, seharusnya juga ditetapkan sebagai tersangka.

“Apakah penyidiknya tidak tahu hukum, ataukah memang ada tendensi dari orang-orang politik yang berada di Pulau Masalembu. Jadi saya berharap kepada penyidik selaku penegak hukum, harus dikonfortir dari Pemda ke-Forpimka sampai kepada pihak pengelola, dan pengelola memberikan surat atas rekomendasi Forpimka,” bebernya.

“Aneh ketika Kiyak ditetapkan sebagai tersangka, dengan alasan pengelola tidak sah, semetara Forpimka yang menunjuk langsung kepada pengelola tidak ditetapkan sebagai tersangkan,” ujar Rahman.

Forpimka menunjuk berdasarkan surat keputusan atas nama Forpimka, sedangkan Forpimka sudah memberitahukan pada ESDM, dalam penunjukan Pengelola baru itu.

“Kok ada seperti itu, ada apa sebenarnya di balik semua ini,” tegasnya.

Sumber : mediamadura