- - - -
Facebook  Twitter  Google+

13/08/2015

Pengembangan Wisata Gili Labak Terhambat Penguasaan Lahan Perorangan

lintasmaduranews - Dinas Kebudayaaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbuparpora) Sumenep menyesalkan dengan upaya penguasaan perorangan lahan Pulau Gili Labek, Desa Kombang, Kecamatan Talango. Pasalnya, penguasaan lahan tersebut dinilai akan menghambat program Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Pulau Gili Labek sebagai objek wisata bahari di Sumenep.

”Terhadap informasi bahwa Pulau Gili Labek akan dikuasai perorangan tentu nantinya akan menghambat pengembangan wisata disana. Pemkab sudah merancang beberapa pola pengembangan wisata di Pulau Gili Labek,” kata Kepala Bidang Budaya dan Pariwisata, Disbudparpora Sumenep, Sukaryo, Rabu (13/8/2015) siang.

Sebelumnya, tiga warga atas nama Abd. Jalili dan Musyaffak, warga Pulau Gili Labek, Desa Kombang, kemudian Syaiful Bahri asal Desa Gapura, ketiganya Kecamatan Talango mengajukan sertifikat lahan seluas 10,2 Hektar di Pulau Gili Labek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. 10, 2 hektar yang akan dibagi tiga itu sama luasnya dengan Pulau Gili Labek.

Saat ini, proses legalisasi lahan itu sudah diproses BPN, bahkan tinggal penelitian lahan yang akan dilegalkan karena seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.

”Disbudparpora tidak punya otoritas menggagalkan legalisasi kepemilikan Gili Labek oleh perorangan, namun kami akan berkordinasi dengan Instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional, Kecamatan, termasuk Desa dalam rangka menyelamatkan aset daerah tersebut,” kata Sukaryo.

Pihaknya tidak ingin program pengembangan destinasi wisata bahari di Pulau Gili Labek terhambat karena status tanahnya yang hanya dikuasai perorangan. Pulau Gili Labak merupakan salah satu destinasi wisata yang sudah masuk pada wilayah zonasi pariwisata sebab Pulau tersebut dikenal eksotis dengan terumbu karang, pasir dan pantainya.

”Saat ini, geliat wisatawan baik lokal dari luar madura, bahkan di Luar Jawa Timur dan wisatawan luar negeri yang berkunjung ke Pulau yang juga dikenal Pulau Tikus tersebut semakin meningkat,” tutur Sukaryo.

Bahkan, lanjut dia, kedepan Pemkab akan mengembangkan Pulau tersebut menjadi destinasi objek wisata bahari yang dikelola daerah sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat sekaligus memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pantai Lombang dan Salopen. ”Namun, jika dikuasai perorangan maka rencana tersebut dipastikan tidak akan berjalan mulus,” ucapnya menyesalkan.