- - - -
Facebook  Twitter  Google+

11/08/2015

Ratusan Mobdin Pemkab Bangkalan Nunggak Pajak

lintasmaduranews - Sebanyak 1.401 Mobil Dinas (Mobdin) Pemerintah Kabupaten Bangkalan menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hasil pendataan UPT Dinas Pendapatan (Dispenda) Jatim Bangkalan menyebutkan, 1.401 Mobil Dinas (Mobdin) menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Jumlah itu terdiri dari 1.265 Mobdin Roda Dua (R2) dan 136 Mobdin Roda Empat (R4) dengan tunggakan sebesar Rp 123.787.750.

"Potensi pajak dari kendaraan R2 plat merah sebesar Rp 53.264.750 dan R4 plat merah senilai Rp 70.532.000," ungkap Kepala UPT Dispenda Jatim Bangkalan Muharyanto sebagaimana dilansir SURYA.CO.ID, Selasa (11/8/2015).

Ia menjelaskan, masa tunggakan kendaraan dinas tersebut bervariasi, ada yang terhitung mulai 2011 hingga 2014, ada pula yang terhitung sejak 2012 hingga 2014, sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan (SK) Pajak.

"Total objek pajak plat merah di Pemkab Bangkalan sebanyak 1.864 kendaraan. Sedangkan nilai pajak untuk kendaraan plat merah 50 persen lebih rendah dari PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) milik pribadi," jelasnya.

Untuk mengembalikan potensi pajak dari PKB plat merah di lingkungan Pemkab Bangkalan, lanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim sudah mengirim surat ke Pemkab setempat sebelum Lebaran.

"Saya tembusi lagi dengan menghadap Pak Sekda (Bangkalan). Beliau malah kaget kok belum dibayar. Padahal anggarannya sudah ada. Beliau juga akan membantu," ujarnya.

UPT Dispenda Jatim Bangkalan juga mencatat sebanyak 71.277 kendaraan yang terdiri dari 65.722 R2 dan 5.555 R4 dari total 159.964 kendaraan, menunggak pajak.

"Untuk mencegah bertambahnya angka tunggakan wajib PKB di Bangkalan, kami menggandeng Satlantas Polres untuk menggelar razia. Minimal satu bulan empat kali," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Bupati Bangkalan Ir Mondir Rofi'i mengatakan, secepatnya akan meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk memperjelas masalah tunggakan pajak kendaraan tersebut.

"Harus dicari tahu dulu, kenapa menunggak?. Apakah anggaran tidak ada? Kalau tidak ada segera dianggarkan," katanya.

Ia menjelaskan, tidak semua kendaraan plat merah yang ada Bangkalan merupakan kendaraan milik Pemkab (Bangkalan). "Ada mobil plat merah bantuan Pusat, ada juga milik provinsi. Wajib pajaknya ya ditanggung Pemkab," jelasnya.