- - - -
Facebook  Twitter  Google+

03/09/2015

DPRD Sumenep Protes Kebijakan Kementerian ESDM

lintasmaduranews - Darul Hasyim Fath, anggota DPRD Sumenep protes Kebijakan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melarang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggandeng swasta (investor) untuk hak partisipasi blok migas, 

Darul menilai kebijakan itu sebagai bagian dari upaya mengkerdilkan daerah, khususnya bagi daerah penghasil migas, seperti Kabupaten Sumenep. Selain itu, ia juga mengatakan, pelarangan itu akan dirasakan dampaknyan oleh daerah kabupaten/kota yang swlama ini diketahui sebagai dearah penghasil migas. Karena dengan kebijakan itu, maka daerah penghasil migas hanya mendapatkan dana perimbangan yaitu berupa dana bagi hasil (DBH) migas, tidak punya hak partisipasi atau PI (participating interest) dari blok minyak dan gas bumi.

" Daerah, seperti Kabupatej Sumenep ini pasti dan tentu tidak yakin bahwa dalih pemerintah pusat, khususnya kementerian ESDM bahwa pelarangan investasi pihak ketiga pada sumber daya alam daerah," kata politisi PDIP ini, 2 September 2015.

Bahkan dia berpikir sebaliknya bahwa kebijakan pelarangan justru terkesan mengembalikan kekuasaan terpusat atau sentralisasi kekuasaan, dan berlawanan dengan semangat reformasi yang menjadikan desentralisasi politik sebagai ruh reformasi.

" Pelarangan itu sama halnya dengan memarginalkan daerah dalam kegiatan bisnis usaha hulu migas," lanjut Ketua Komisi I DPRD Sumenep ini.

Lebih dari itu, Darul menilai dengan kebijakan tersebut, maka daerah sepertinya hanya menjadi lahan sosialisasi semata. Padahal seharusnya daerah juga berhak dilibatkan dari awal terhaap rencana tersebut. Sehingga ridak serta timbul kebijakan pusat yang justru akan menjadi polemik yang berakibat pada pengkerdilan daerah dan kembali sentralisasi seperti masa orda baru.

Kepala ESDM Pemprov Jatim Dewi J Putriani kepada sejumlah media pekan lalu mengatakan, Pemprov Jatim berharap pemerintah pusat bisa membantu daerah agar bisa merealisasi hak daerah mendapatkan hak Participating Interest (PI) dari industri migas. Dan jika BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dilarang merangkul investor, pemerintah harus membuat aturan yang memungkinkan daerah tetap mendapatkan PI.

“ Pusat tidak serta merta melarang, tetapi harus ada solusi yang keberadaan usaha migas di daerah penghasil dapat merasakan, misalnya dengan pola golden share yang memungkinkan PI daerah tidak harus 10%, tetapi itu lebih jelas karena Pemda bisa menikmati PI,” kata Dewi J Putriatni.

Sebagaimana diketahui, sesuai PP No 35 Tahun 2004, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) punya kewajiban menawarkan partisipating interest (PI) kepada BUMD. Di Madura, seperti di Kabupaten Sumenep bersama Pemprov Jatim dan Pemkab Sampang sejak 31 Agustus 2007 telah meminta penawaran PI pada Husky Oil Ltd yang membeli Wilayah Kerja Madura Strait.

Selain PI dari Wilayah kerja Madura Strait, Pemkab Sumenep bersama Pemprov Jatim dan Pemkab Sampang juga mengajukan permohonan PI untuk Blok Kangean menyusul perpanjangan kontrak 20 tahun yang dimiliki PT Energi Mega Persada sejak tahun 2010.