- - - -
Facebook  Twitter  Google+

07/09/2015

Fuad Belanja Gunakan KTP Orang Lain, Ahli : Indikasi Sembunyikan Tindak Pidana

lintasmaduranews - Penggunaan identitas/KTP milik orang lain dalam pembelian aset merupakan salah satu cara menyembunyikan asal usul harta yang berasal dari tindak pidana. Modus ini kerap digunakan untuk melakukan pidana pencucian uang.

Hal ini ditegaskan Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein yang dihadirkan Jaksa pada KPK sebagai ahli dalam persidangan bekas Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin.

"Kalau menggunakan nama orang lain atau KTP orang lain sudah tentu indikasi menyembunyikan asal usul harta yang berasal dari tindak pidana," ujar Yunus dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (7/9/2015).

Seorang penyelenggara negara menurut Yunus juga bisa diduga melakukan tindak pidana pencucian uang bila membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak sesuai dengan harta kekayaan yang sebenarnya dimiliki.

"Kalau dia sengaja, katakanlah melakukan laporan tidak sesuai mungkin ada maksud menyembunyikan aset yang sebenarnya," imbuhnya.

Pencucian uang memang dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana namun dibuat seolah-olah diperoleh dari hasil yang sah.

Menurut Yunus untuk membuktikan pidana pencucian uang ini, tidak perlu menunggu pembuktian pidana asal. Sebab proses pembuktian berjenjang setelah tindak pidana asal sebut Yunus akan memakan waktu lama.

"Untuk menghukum penadah tidak perlu pelaku pencurian dihukum dulu. Dia bisa langsung diproses. Penuntut umum bisa menggabungkan perkara yang disidik hampir bersamaan," sambung Yunus.

Fuad Amin didakwa menerima uang Rp 18,050 miliar. Duit ini diberikan PT Media Karya Sentosa (MKS) sebagai balas jasa kepada Fuad Amin terkait bisnis pembelian dan penyaluran gas alam.

Selain itu Fuad Amin didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang pada periode 2010-2014 dengan total harta lebih dari Rp 230 miliar. Jaksa KPK pada dakwaan ketiga juga mendakwa Fuad melakukan pidana pencucian uang pada tahun 2003-2010 dengan total duit dan aset mencapai Rp 54,9 miliar.

Terkait dakwaan tindak pidana pencucian uang tahun 2003-2010, Fuad Amin diketahui menempatkan harta kekayaan di penyedia jasa keuangan dengan saldo akhir Rp 904,391 juta, membayar asuransi Rp 6,979 miliar.

Kemudian membayar pembelian kendaraan bermotor Rp 2,214 miliar, membayar pembelian tanah dan bangunan Rp 42,425 miliar, yang diduga hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan tugas dan jabatannya selaku Bupati Bangkalan.

Meski punya aset kekayaaan dengan nilai puluhan miliar,  pendapatan  resmi Fuad Amin selaku Bupati Bangkalan, menurut Jaksa pada KPK pada Maret 2003-September 2010 seluruhnya Rp 3,690 miliar.

Selain pendapatan sebagai Bupati Bangkalan, Fuad Amin ditegaskan Jaksa KPK tidak memiliki penghasilan lain.