- - - -
Facebook  Twitter  Google+

14/09/2015

Indonesia Tutup Pembebasan Visa Bagi Negara ISIS dan Narkotika

lintasmaduranews - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menginginkan jumlah wisatawan asing dan devisa sektor wisata naik 100% hingga lima tahun kedepan.

Untuk wisatawan asing, Rizal memberi pekerjaan rumah kepada Kementerian Pariwisata, agar mampu menaikkan jumlah kunjungan turis yang berkunjung ke Indonesia, dari 10 juta menjadi 20 juta pada tahun 2019. Hal itu disampaikan Rizal Ramli usai rapat koordinasi di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (14/9/2015).

"Untuk mencapai target itu, Pemerintah saat ini sedang menyusun beberapa langkah, salah satunya Indonesia akan menambah jumlah negara yang turisnya bebas visa ke Indonesia guna mendongkrak angka kunjungan wisatawan," ujar Rizal.

Meski demikian, Menko Maritim, Rizal Ramli menegaskan akan menutup peluang pembebasan visa bagi negara yang berideologi kekerasan seperti kelompok militant Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Kita tingkatkan jumlah negara bebas visa, kecuali, negara itu berideologi kekerasan seperti ISIS dan sebagainya. Kita enggak mau Indonesia jadi ideologi pertentangan garis keras," kata Rizal.

Selain negara yang berideologi kekerasan seperti ISIS, pemerintah, lanjut Rizal, juga akan menutup peluang pembebasan visa bagi negara yang aktif di bisnis narkotika.


"Kami juga akan menutup pemberian bebas visa bagi negara yang aktif dalam perdagangan narkotika," jelas Rizal.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan  pemerintah juga sedang mempersiapkan destinasi baru sebagai lokasi tujuan wisata. Kementerian Pariwisata menetapkan 222 lokasi tujuan wisata. Dari 222 lokasi, pemerintah jangka pendek akan fokus mengelola dan mengembangkan wisata di 10 lokasi.

Guna mendukung pengembangan wisata, Rizal akan melibatkan beberapa kementerian teknis, yakni Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kementerian terkait akan mengembangkan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan dan bandara.

"Untuk itu perlu ada koordinasi karena anggaran perhubungan ada di Jonan. Anggaran PU ada di Menteri PU. Jadi ini perlu koordinasi, dan tadi disepakati untuk 10 lokasi kami memang sudah ada rancangan dari segi anggaran dan sebagainya," jelas Rizal.

Rapat koordinasi kali ini dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri Pariwisata Arif Yahya.