- - - -
Facebook  Twitter  Google+

14/09/2015

Pansus DPRD Sumenep Belum Tuntaskan Raperda Pertumbuhan Ekonomi

lintasmaduranews - Panitia khusus (Pansus) DPRD Sumenep sudah selesai menuntaskan pembahasan 6  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Namun 1 Raperda belum selesai yakni Raperda tentang pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (migas) karena terbatas waktu.

"Dari 7 raperda, ada 6 raperda yang sudah selesai dibahas oleh dua pansus. Sedangkan 1 raperda yang belum tuntas dibahas itu karena tidak cukup waktu untuk membahasnya," kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Sumenep, Iskandar, Senin (14/09/15).

Ia menerangkan raperda terkait migas tersebut tidak cukup waktu pembahasannya karena pansus punya keinginan untuk bertemu dengan SKK migas terlebih dahulu, berdiskusi sejauh mana kontribusi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada daerah.

"Beberapa hal yang menjadi persyaratan bagi KKKS diantaranya punya 'homebase' di Sumenep, kemudian mempekerjakan tenaga lokal. Pansus sebenarnya sudah berupaya berkomunikasi dengan SKK migas. Namun karena padatnya jadwal lembaga tersebut, maka kesulitan untuk bisa bertemu dan berbicara panjang," ujarnya.

Iskandar menerangkan, pansus II telah mengembalikan raperda migas yang merupakan raperda inisiatif dewan itu ke BP2D. Nantinya bisa diusulkan kembali untuk dibahas, apabila dianggap mendesak.

"Nanti akan ditawarkan dulu ke anggota dewan yang lain. Raperda migas ini mendesak untuk dibahas lagi atau tidak. Kalau dirasa mendesak, ya akan dijadwal ulang pembahasannya. Tapi kalau dianggap tidak mendesak karena ada raperda lain yang lebih penting, ya kami tunda dulu pembahasannya," ungkap Iskandar.

Ada 7 raperda yang dibahas oleh dua panitia khusus (pansus). Pansus I membahas 4 raperda yakni  Rencana detail tata ruang (RDTR) bagian wilayah perkotaan Batuan, Rubaru dan Manding 2014-2014, kemudian Raperda perubahan ketiga atas Perda kabupaten no 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, Raperda perubahan atas perda no 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dan raperda penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Sumenep.

Sedangkan pansus II membahas 3 raperda, yakni Raperda izin lingkungan, Raperda percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Sumenep, dan Raperda Kesejahteraan lanjut usia.