- - - -
Facebook  Twitter  Google+

20/09/2015

PNS Tidak Netral dalam Pilkada, Pusawi : BKD Harus Menindak Tegas


lintasmaduranews - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sumenep ada yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah Sumenep 2015. Hal ini terbukti dengan adanya mobil dinas dengan nomor polisi M 1105 VP tertempel stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumenep, Busyro Karim dan Achmad Fauzi.

Mantan Ketua Umum Cabang PMII Sumenep, Pusawi mengatakan, netralisasi PNS dalam pemilihan telah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

"Mobil plat merah itu hanya untuk PNS, yang menggunakan jelas PNS. Jadi PNS yang mnggunakan mobil berstiker calon itu, itu melanggar Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010," paparnya kepada lintasmadura, Minggu (20/9/2015)," jelasnya.

Peraturan Pemerinta itu sudah jelas, lanjut Pusawi, bahwa perbuatan atau tindakan yang dapat dikategorikan melanggar netralitas dan dapat dijatuhi hukuman disiplin sedang yakni memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pusawi berharap kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah Sumenep untuk menindak tegas PNS yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sumenep.

"BKD Sumenep hendaknya melakukan penyelidikan terhadap mobil dinas itu dan siapa yang menggunakannya waktu itu serta secara tegas meberi sanksi sebagaimana peraturan kepegawaian yang berlaku," paparnya.

Ia menambahkan, PNS yang mendukung salah satu calon kepala daerah dapat dikategorikan melanggar netralitas dan dapat dijatuhi hukuman disiplin berat.

"Ya BKD tinggal memilih hukuman disiplin berat itu, pertama penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. Kedua pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Ketiga pembebasan dari jabatan. Keempat pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dan terakhir pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS," pungkasnya.