- - - -
Facebook  Twitter  Google+

11/09/2015

Presiden Jokowi Dukung Menteri Susi Urus Tata Niaga Garam Impor

lintasmaduranews - Presiden Joko Widodo mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk ikut campur dalam urusan tata niaga garam impor yang selama ini menjadi persoalan bagi bangsa Indoensia.

Susi meminta kepada presiden Joko Widodo agar kementeriannya dilibatkan dalam penentuan impor garam dan pengawasan dalam distribusi. Selama ini hanya kementerian perdagangan (kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang punya kewenangan memberi izin dan rekomendasi izin impor.

"Saya sudah bilang ke presiden bahwa saya ingin ikut campur dalam urusan impor garam. Kalau tidak (diperbolehkan ikut campur), saya bilang petaninya (garam) dipindah saja (urusannya) ke Kemendag," ujar Susi usai panen garam di Desa Majungan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Jumat (11/9/2015).

Ia mengusulkan agar dibentuk tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan KKP untuk bersama-sama menghitung kuota impor garam, mengawasi pelaksanaan garam impor, dan menegakan kewajiban serap bagi importir garam.

"Kita ingin ada tim gabungan untuk penentuan kuota impor, pengawasan pada saat impor, dan penyerapan garam lokal," ucapnya.

Usulan ini ditanggapi positif oleh Jokowi. Jokowi memberi sinyal akan menginstruksikan pembentukan tim tersebut.

"Presiden sudah memberikan arahan akan membentuk tim bersama. Mudah-mudahan kita bisa ikut menentukan (impor garam)," tukasnya.

Dengan tata niaga saat ini, KKP tak bisa berbuat apa-apa ketika Kemenperin dan Kemendag membuat kuota impor garam di atas angka kebutuhan.

Padahal, KKP bertanggung jawab atas nasib para petambak garam. Impor garam yang terlalu besar merugikan petambak garam lokal, dan KKP tak bisa berbuat apa-apa ketika petambak merugi.

"Kalau sekarang saya nggak punya hak apa-apa (terkait penentuan impor garam). Harga jatuh saya diomelin (petambak garam) nggak bisa apa-apa. Kalau diteruskan begini, saya pasrahkan (nasib petambak) ke Kemendag dan Kemenperin," kata Susi.

Menurut perhitungan KKP, harusnya impor garam tahun ini paling banyak 1,1 juta ton saja karena produksi garam nasional bakal mencapai 2,5 juta ton dari kebutuhan sekitar 3,5 juta ton.

Namun, sampai saat ini Kemendag telah menerbitkan izin impor garam sampai 1,5 juta ton. Akibatnya terjadi kelebihan pasokan, garam impor kemudian merembes ke pasar garam konsumsi, ujungnya adalah harga garam lokal jatuh dan merugikan petambak.

Susi ingin KKP bisa ikut menentukan impor garam agar dapat melindungi para petambak. "Nanti kita duduk bersama, mudah-mudahan Pak (Mendag) Lembong dan Pak (Menperin) Husin bisa duduk bersama kita. Sebenarnya impor garam tidak boleh lebih dari 1,1 jt ton," katanya.

Peredaran garam impor untuk kebutuhan industri pun perlu dikontrol ketat supaya jangan sampai merembes dan menjatuhkan harga garam lokal. "Kita perlu mengawasi pergudangan para importir garam supaya tidak merembes ke pasar garam konsumsi," tandas Susi.

Susi berjanji akan terus memperjuangkan nasib petambak garam lokal yang setiap hari terkena terik matahari namun tak mendapat keuntungan yang layak.

"Kita harus memperjuangkan apapun yang bisa kita lakukan untuk penghargaan atas bapak-bapak petani garam, berjemur tiap hari, tapi harga tidak pantas," tutupnya.