- - - -
Facebook  Twitter  Google+

05/10/2015

Dituntut Jaksa KPK 15 Tahun Bui, Fuad Amin: Ini Belum Ajal

lintasmaduranews - Bekas Bupati Bangkalan Jawa Timur, Fuad Amin, menanggapi santai  tuntutan 15 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar subsidair 11 bulan kurungan yang diajukan Jaksa pada KPK. Menurutnya tuntutan atas perkara penerimaan duit Rp 15,450 miliar dan pidana pencucian uang bukan akhir dari perjalanan proses hukum.

"Ini kan belum ajal. Belum ajal, belum dicabut nyawa," kata Fuad Amin santai menanggapi tuntutan Jaksa pada KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (28/9/2015).

Sementara itu pengacara Fuad, Rudi Alfonso menyatakan pihaknya akan menyiapkan pembelaan terkait tuntutan. Menurutnya ada fakta hukum yang tidak sesuai yang dijadikan dasar menuntut kliennya.

"Saya pikir terlalu banyak hal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, nanti pada pembelaan akan kita jelaskan semua terkait penerimaan MKS, tapi itu hanya sebagian kecil diterima klien saya tapi selebihnya masuk Perusda yang selama ini dianggap diberikan kepada Fuad Amin," ujar Rudi.

Menurut dia, kliennya juga tidak melakukan pencucian uang dengan cara menempatkan duit di sejumlah rekening dengan menggunakan nama orang lain.

"Terkait pencucian uang, saya kira ada suatu penempatan lain-lain dari pihak perbankan, tidak ada yang hal yang salah dari itu. Perbankan tidak melarang menggunakan nama orang lain dan perbankan tahu itu bahwa Fuad Amin menggunakan orang-orang kepercayaannya," imbuhnya.

Sedangkan penerimaan dari SKPD, menurut Rudi jumlahnya tidak sebesar yang disebutkan Jaksa dalam surat tuntutan.

"Penerimaan dari SKPD tidak ada perintah dari Fuad Amin untuk meminta 10 persen itu, kemudian betul ada amplop yang diberikan kepada Fuad Amin, tapi nilainya sangat kecil dan tidak diminta. Itu hanya kebiasaan orang di situ aja, bukan cuma dari SKPD tapi siapa yang datang ke rumah beliau selalu bawa amplop. Itu yang akan kita buktikan dalam pledoi," ujar Rudi.

Fuad Amin dituntut hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar subsidair 11 bulan kurungan. Fuad Amin diyakini terbukti melakukan pidana korupsi dengan menerima duit Rp 15,450 miliar dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Fuad Amin diyakini menerima duit  Rp 15,450 miliar dari PT Media Karya Sentosa (MKS) sebagai balas jasa atas peran Fuad Amin terkait bisnis pembelian dan penyaluran gas alam.

Pemberian duit dari PT MKS ke Fuad Amin dikarenakan jasa Fuad Amin yang mengarahkan tercapainya Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD Sumber Daya. Fuad juga memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy Co. Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gilitimur.

Selain itu Fuad Amin juga diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2010-2014 sebagaimana dakwaan kedua.

"Dalam kurun waktu Oktober 2010-Desember 2014, terdakwa sebagai Bupati Bangkalan telah menerima uang dari PT MKS sejak bulan Oktober 2010-Desember 2014 Rp 14,450 miliar dan menerima uang dari pemotongan realisasi anggaran SKPD Pemkab Bangkalan sekitar 10 persen dari Oktober 2010-2014 Rp 182,574 miliar. Jumlah keseluruhan uang yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang diterima terdakwa baik selaku Bupati Bangkalan maupun selaku Ketua DPRD Bangkalan adalah sejumlah Rp 197,224 miliar," papar Jaksa pada KPK.

Fuad melakukan pencucian uang dengan menempatkan harta kekayaan di Penyedia Jasa Keuangan, melakukan pembayaran asuransi, membeli kendaraan bermotor, membayar pembelian tanah dan bangunan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Meski punya harta kekayaan fantastis, penghasilan resmi Fuad sebagai Bupati Bangkalan maupun Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki.

Jaksa pada KPK juga meyakini Fuad melakukan pidana pencucian uang pada kurun waktu tahun 2003-2010 sebagaimana dakwaan ketiga.

"Terdakwa melakukan perbuatan menerima hadiah berupa uang yaitu satu, terdakwa selaku Bupati Bangkalan dan kemudian menjabat Ketua DPRD Bangkalan mengetahui dan menyadari bahwa penerimaan uang yang seluruhnya berjumlah Rp 15,4 miliar dari 2009- 1 Desember 2014 baik yang diterima langsung atau pun melalui orang lain adalah sebagai imbalan atau balas jasa karena peranan terdakwa yang telah membantu PT MKS. Kedua, pemotongan realisasi anggaran SKPD Pemkab Bangkalan sekitar 10 persen dari tahun 2003- September 2010 Rp 159,162 miliar. Tiga, penempatan calon PNS di Pemkab Bangkalan dari tahun 2003-2010 yang seluruhnya berjumlah 20,170 miliar," ujar Jaksa Titik Utami.

Fuad menempatkan harta kekayaannya pada Penyedia Jasa Keuangan, membayar asuransi, pembayaran pembelian kendaraan bermotor, pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang diketahuinya atau patut diduganya sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan selaku Bupati Bangkalan dari bulan Maret 2003 sampai dengan bulan September 2010.

Sebab penghasilan resmi Fuad sebagai Bupati Bangkalan menurut Jaksa KPK tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimilikinya, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh Fuad karena menyimpang dari profil penghasilan yang hanya memiliki penghasilan sebagai Bupati Bangkalan.