- - - -
Facebook  Twitter  Google+

12/10/2015

DPRD Bangkalan Tolak Hasil Pelantikan Anggota KI

lintasmaduranews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menolak hasil pelantikan anggota Komisi Informasi (KI) setempat. Alasan penolakan tersebut karena lima orang anggota KI yang dilantik oleh Bupati Bangkalan itu tidak sesuai rekomendasi yang diberikan oleh Dewan.
"Menolak dan tidak mengakui. Karena nama - nama yang dilantik itu tidak sesuai dengan rekomendasi kami," kata Wakil Ketua DPRD Bangkalan Abdurrahman Abdurrahman, Senin (12/1/2015).
Ia menilai, keputusan bupati melantik Sri Darijah Sundari sebagai pengganti Alima Haris merupakan pelanggaran besar. Nama - nama yang ada sudah diparipurnakan.
"Kebijakan melantik Sundari itu sudah tidak menghargai dan mencoreng lembaga kami. Saya mendesak agar bupati meninjau ulang," kata politisi asal Partai Demokrat itu.
Sebagai partai pengusung bupati, lanjutnya, ia menjamin mendukung pasangan Makmur (Momon - Mondir) hingga akhir jabatan. Namun dengan kebijakan terkait pelantikan KI, tidak menutup kemungkinan Abdurrahman mengajukan hak interpelasi.
"Dengan kejadian ini, bisa saja hak interpelasi digulirkan karena sudah memenuhi syarat. Jika nantinya kami sepakat interpelasi, bukan berarti mengarah pada impeachment," tandasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Soeyitno. Ia mengaku kecewa lantaran nama - nama yang disodorkan sebelum fit and proper test berasal dari pihak eksekutif.
"Saya curiga ada indikasi agar bupati memutuskan keputusan yang kontroversial yang ingin merusak citra bupati. Saya sepakat interpelasi agar kami mendapat penjelasan terkait itu," tutur Soeyitno yang pernah menjabat Wakil Ketua Pansus KI.
Sementara itu bupati Bangkalan, Mohammad Makmun Ibnu Fuad menjelaskan, perubahan satu nama anggota KI dari Aliman Haris digantikan oleh Sri Darijah Sundari itu karena Aliman Haris tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri bangkalan. “Ada satu yang berubah nama, karena yang bersangkutan (Aliman Haris Red) melakukan gugatan hukum di lembaga pengadilan negeri, biarlah kasus hukumnya berjalan sampai ada putusan dari Pengadilan,” jelas Ra Momon sapaan akrabnya Bupati bangkalan.
Dikatakan Ra Momon, dimasukkannnya nama Sri Darijah Sundari, karena menurut undang-undang, dalam keanggotaan KI harus ada unsur dari pemerintah.
“Yang mendaftar dari unsur Pemerintah ini ada dua orang yaitu Bu Sri Darijah Sundari dan pak Syamsul Arif, karena nilai tertinggi dari unsur pemerintahan ini adalah Bu Sundari, ya dia yang kita lantik mewakili unsur pemerintah,” katanya.
Terpisah anggota KI Kabupaten bangkalan yang tidak dilantik Aliman Haris ketika dimintai komentar mengatakan, memang dirinya tengah melakukan proses hukum di PN Bangkalan.
“Di PN Bangkalan ini saya tidak sedang dalam proses hukum pidana, akan tetapi saya memang memilih langkah hukum karena saya tidak dilantik. Munurut pendapat saya pelantikan anggota KI Bangkalan ini ngak benar,” kata Aliman.
Ke lima anggota KI yang dilantik oleh Bupati bangkalan itu antara lain; Sonhaji dari unsur Masyarakat, Agus Budi Hariyanto dari unsur Masyarakat, Abd Rohim dari unsur Masyarakat, Yunus Mansur Yasin dari Unsur Masyarakat dan Sri Darijah Sundari dari unsur Pemerintah.
Sedangkan nama-nama anggota KI hasil Fit and Propertes atau uji kelayakan dan kepatutan pansus KI dan yang direkomendasikan oleh DPRD bangkalan melalui sidang paripurna adalah ; Sonhaji, Agus Budi Hariyanto, Abd Rohim, Yunus Mansur Yasin, Aliman Haris, Aditya Roosvianto, Sri Darijah Sundari, Dasuki Rahmad, Syamsul Arif, Muzammil dan Diana Mufidah.