- - - -
Facebook  Twitter  Google+

07/10/2015

KPK Terancam Bubar

lintasmaduranews - Masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi terancam. Ini karena dalam draf RUU tentang revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat, disebutkan, komisi itu akan dibubarkan 12 tahun setelah draf RUU itu resmi diundangkan.

Usulan pembatasan usia KPK selama 12 tahun itu tertuang dalam Pasal 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dibagikan kepada anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Pleno Baleg, Selasa (6/10), di Jakarta.

Dalam draf revisi UU KPK itu juga disebutkan, KPK hanya dapat melakukan penyadapan setelah ada bukti permulaan yang cukup dan dengan izin ketua pengadilan negeri. KPK juga hanya dapat mengusut kasus korupsi dengan kerugian negara di atas Rp 50 miliar dan tak boleh melakukan penuntutan.

Revisi UU KPK sebenarnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 dan menjadi inisiatif pemerintah. Namun, kini diusulkan masuk menjadi RUU Prioritas Prolegnas 2015 dan menjadi inisiatif DPR.

Ketua Baleg Sareh Wiyono menjelaskan, usulan tersebut diajukan sejumlah anggota dari enam fraksi di DPR. Dalam dokumen draf RUU KPK diketahui, usulan berasal dari Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura.

Anggota Baleg dari F-PDIP, Hendrawan Supratikno, menjelaskan, pengambilalihan inisiatif penyusunan draf RUU KPK dari pemerintah ke DPR didasari pertimbangan efektivitas dan efisiensi waktu.

Jika RUU disusun oleh DPR, pembahasan hanya menunggu satu daftar inventarisasi masalah (DIM), yaitu yang dari pemerintah. Sementara jika RUU menjadi inisiatif pemerintah, akan ada 10 DIM dari 10 fraksi di DPR. Menurut Hendrawan, keberadaan 10 DIM itu akan membuat pembahasan lama karena akan sulit mempersatukan pandangan fraksi-fraksi.

Sareh menjelaskan, usulan agar RUU KPK masuk prioritas Prolegnas 2015 sebenarnya pernah diusulkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly pada 16 Juni lalu. Namun, saat itu belum semua fraksi menyetujui usulan tersebut. Bahkan, Presiden Joko Widodo menampik jika pemerintah mengusulkan percepatan pembahasan revisi UU KPK. Namun, sampai saat ini pemerintah belum juga mencabut usulan percepatan pembahasan RUU KPK.

Anggota Baleg dari F-PG, M Misbakhun, menambahkan, di negara yang egaliter tidak ada lembaga yang tak bisa diawasi oleh mandat rakyat. "Kami ingin mencari jalan keluar karena saat ini KPK menjadi lembaga yang tidak bisa dikontrol," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam draf RUU KPK juga diatur pembentukan Dewan Kehormatan yang diberi kewenangan memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan komisioner dan pimpinan KPK.

Sudah bagus

Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menilai, UU KPK yang ada saat ini sudah bagus untuk menjadi perangkat teknis pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Jika ada hal yang perlu direvisi, menurut Indriyanto, hanya sebatas masalah manajemen struktural terkait dengan keberadaan penasihat KPK. Dia mengusulkan ada dewan pengawas di luar struktur KPK agar komisi itu menjadi lebih independen. Revisi juga hanya diperlukan jika ingin memperluas subyek penyelenggara negara yang selama ini jadi obyek pencegahan dan penindakan korupsi oleh KPK.

Dengan pertimbangan ini, Indriyanto mempertanyakan rencana DPR merevisi UU KPK. "Bukankah Presiden sudah menolak melakukan perubahan ataupun revisi UU KPK. Perubahan UU KPK belum waktunya dilakukan dan saat ini kondisinya tak tepat karena selain berdampak terhadap eksistensi KPK, arah dan tujuan dari revisi itu juga belum jelas," katanya.

Indriyanto menilai, upaya membatasi masa berdirinya KPK, seperti yang ada dalam draf RUU tentang revisi UU KPK, merupakan bentuk kesalahapahaman dalam memaknai arti ad hoc lembaga ini. "Pemahaman ad hoc tidak dapat didasari atas masa waktu berlakunya, melainkan kondisi yang menentukan hal tersebut," ujar Indriyanto.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mencurigai, upaya revisi UU KPK dengan membatasi masa berdirinya lembaga ini sebagai bagian dari pelemahan secara langsung terhadap pemberantasan korupsi. "Bagaimana bisa dikuantifisir pemberantasan korupsi selama 12 tahun. Apa dasarnya?" tanyanya.

Zainal berharap Presiden meneguhkan janji dan ikrarnya untuk memperkuat KPK. Terkait dengan hal itu, Presiden diharapkan menolak membahas revisi UU KPK sehingga usulan itu tidak akan menjadi UU.