- - - -
Facebook  Twitter  Google+

12/10/2015

KPU Sumenep Tolak Permintaan Panwas

lintasmaduranews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep mengaku tidak bisa merubah jumlah pemilih dalam pemilihan bupati/ wakil bupati setempat, yang telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Kami tidak bisa merubah DPT yang sudah ditetapkan. Yang bisa kami lakukan hanya memberikan tanda pada nama pemilih yang dianggap bermasalah, dan memberikan keterangan disampingnya, apakah pemilih itu meninggal, nama ganda, pindah domisili, atau seperti apa," kata Komisioner KPU Sumenep, Rachbini, Senin (12/10/15).
Menurutnya, penandaan dalam DPT terhadap nama pemilih bermasalah yang ditemukan, tidak merubah jumlah DPT yang telah ditetapkan, kecuali apabila terbit surat edaran (SE) KPU tentang rekap ulang atau perubahan DPT.
"Tanpa SE itu, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. DPT yang telah kami tetapkan itu jumlahnya tidak bisa diotak-atik," ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan bupati/ wakil bupati setempat sebanyak 903.164 orang, dengan rincian laki-laki 426.023, dan perempuan 477.141.
"Penandaan dalam DPT untuk nama pemilih bermasalah itu sebagai pedoman penerbitan C6 atau undangan pemilih. Pemilih yang bermasalah dan telah ditandai, misalnya sudah meninggal, atau ganda, atau pindah domisili, tidak akan mendapatkan C6. Tapi sekali lagi, tidak bisa merubah jumlah DPT," ucapnya.
Sebelumnya, Panitia pengawas (panwas) Pilkada Kabupaten Sumenep menemukan 1992 pemilih bermasalah dalam DPT di 15 kecamatan. Pemilih tersebut terdiri dari nama pemilih ganda 1490 orang, pindah domisili 150 orang, TNI Polri 2 orang, belum cukup umur 22 orang, meninggal 208 orang, sakit jiwa 1 orang , dan pemilih fiktif 119 orang. Selain itu, masih ditambah pemilih yang belum terdaftar di DPT sebanyak 230 orang.
Panwas Kabupaten Sumenep meminta agar KPU melakukan penetapan ulang DPT dan tidak cukup hanya dengan menandai, karena banyak temuan pemilih bermasalah.
"Kami meminta agar penetapan ulang DPT hasil perbaikan itu dilakukan KPU sebelum penetapan DPT tambahan 1. Karena kalau DPT tambahan 1 maupun 2 ini kan sifatnya menambah pemilih yang belum terdaftar. Sedangkan pemilih bermasalah yang kami temukan itu harus dikeluarkan atau dicoret dari DPT," terang Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Sumenep, Moh. Amin.
Pilkada Sumenep yang digelar pada 9 Desember 2015 diikuti dua pasangan calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup). Pasangan nomor urut 1 yakni A. Busyro Karim dan Ahmad Fauzi, diusung koalisi PKB-PDI Perjuangan didukung NasDem. Kemudian pasangan cabup-cawabup nomor urut 2 adalah Zainal Abidin dan Dewi Khalifah, diusung koalisi 8 parpol, yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB.