- - - -
Facebook  Twitter  Google+

19/10/2015

Lahan Gedung Baru DPRD Sumenep Disepakati Rp.950.000,- Per Meter

lintasmaduranews - Lahan untuk pemabangunan gedung baru DPRD Sumenep di Desa Geddungan Kecamatan Batuan disepakati Rp. 950.000,-per meter yang sebelumnya dilakukan penaksiran harga.

"Sudah ada kesepakatan harga antara pemilik lahan dengan pemerintah daerah, yakni Rp 950 ribu per meternya. Penentuan harga itu juga sudah didahului dengan penaksiran harga tanah oleh tim independen,” kata Sekretaris DPRD Sumenep, Moh Mulki, Senin (19/10/15).

Ia memaparkan, setelah ada kesepakatan harga, maka langsung dilakukan pelepasan hak milik dari pemilik lahan atas nama H. Syafi’i kepada Pemkab. Saat ini proses administrasinya sudah tuntas, dan dokumen-dokumen tengah diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) untuk diajukan SPP (surat permintaan pembayaran).

“Pembayarannya nanti akan dilakukan Pemkab melalui Bank Jatim. Jadi uang akan langsung masuk ke rekening pemilik lahan," terang Mulki.

Lahan untuk pembangunan gedung baru DPRD Sumenep direncanakan seluas 1 hektar. Dengan demikian, pembebasan lahan tersebut menguras dana APBD 2015 sebanyak Rp 9,5 milyar.

"Kami sudah menyiapkan anggaran Rp 10 miliar. Karena harga tanah per meternya Rp 950 ribu, berarti dibutuhkan Rp 9,5 milyar. Jadi masih tersisa Rp 500 juta dari anggaran yang sudah disiapkan. Tapi angka itu tidak termasuk pengurusan sertifikat," ujarnya.

Lokasi pembangunan gedung baru DPRD Sumenep ditetapkan dijalan Sumenep-Pamekasan, Desa Geddungan, Kecamatan Batuan. Lokasi pembangunan gedung baru dewan itu sudah ditetapkan melalui SK Bupati.

"Target kami dalam dua bulan ini proses pembayaran untuk pembelian lahan sudah selesai. Bahkan kalau bisa, sertifikat tanah sudah balik nama atas nama Pemkab Sumenep. Tahun 2016, direncanakan pembangunannya dimulai," ucapnya.

Pembangunan gedung baru DPRD Sumenep telah direncanakan sejak Oktober 2014. Sesuai hasil kajian dari tim Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, lantai II pada gedung DPRD saat ini sudah tidak layak ditempati lebih dari 50 orang. Padahal, di lantai II tersebut terdapat ruang rapat paripurna yang setiap kali digunakan, dipastikan diisi lebih dari 50 orang.

Kondisi lantai II gedung DPRD Sumenep dianggap mengkhawatirkan dari sisi keselamatan, apabila dipaksanakan untuk terus digunakan.