- - - -
Facebook  Twitter  Google+

15/10/2015

Menteri Sosial Siap Bantu Mengurus Ganti Rugi Korban Lumpur Lampido

lintasmaduranews - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta kepada warga korban lumpur Lapindo yang berkas ganti ruginya belum dibayar karena status tanah, segera  menyiapkan berkas-berkas yang mereka punya. Berkas itu nantinya akan dijadikan sebagai bukti untuk proses pembayaran sisa ganti rugi.

"Itu akan dijadikan bukti mana tanah kering dan mana tanah basah," kata Khofifah seusai meninjau proses percetakan kartu sakti di PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk di Raya Jalan Lingkar Timur Km 1 Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (14/10/2015).

Dia mencontohkan, berkas yang perlu dipersiapkan adalah berupa sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Negara (BPN). "Kalau sudah, saya akan koordinasikan dengan Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan tentunya  Bandan Penanggulang Lumpur Sidoarjo (BPLS)," kata Khofifah.

Adapun berkas ganti rugi korban lumpur yang belum dibayar karena masalah waris, Khofifah akan membantunya dengan mempersiapkan notaris. "Itu bisa membantu mempercepat masalah berkas dalam jumlah yang lebih banyak," ujarnya.

Berkas warga yang belum dibayar ada 80 berkas. Sebagian besar karena status tanah. Warga tidak mau menerima sebagian tanah miliknya dihitung oleh PT Minarak Lapindo Jaya sebagai tanah basah. Harga tanah basah dipatok Rp 120 ribu per meter, sedangkan tanah kering Rp 1 juta per meter.

Sampai saat ini, berkas ganti rugi warga belum dibayar menyisahkan 128 dari total 3.331 berkas. Jumlah itu sudah termasuk 80 berkas di atas yang belum dibayar. Sisanya, 45 belum tanda tangan nominatif, dan 3 sisanya tinggal menunggu pengiriman ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jakarta.

Pemerintah memberikan dana talangan ganti rugi korban lumpur sebesar Rp 767 miliar kepada PT Minarak Lapindo Jaya, selaku juru bayar PT Lapindo Brantas. Dana sebesar itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.