- - - -
Facebook  Twitter  Google+

21/10/2015

Panwas Rekom Penetapan Ulang DPT, KPU Sumenep akan Konsultasi ke KPU Jatim

lintasmaduranews - Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Sumenep merekomendasikan penetapan ulang daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada, menyusul temuan adanya 5.021 pemilih bermasalah.

"Semula opsi kami ada dua. Yang pertama adalah pencoretan pemilih bermasalah dari DPT. Dengan catatan, apabila jumlahnya tidak signifikan. Tetapi setelah melalui proses verifikasi dan 'audit' di 27 kecamatan ditemukan 5 ribu lebih pemilih bermasalah, maka rekomendasi kami adalah penetapan ulang DPT. Tidak cukup hanya dengan pencoretan," kata Ketua Panwas Pilkada Sumenep, Moh. Amin, Rabu (21/10/15).

5.021 pemilih bermasalah dalam DPT tersebut terdiri dari pemilih yang sudah meninggal sebanyak 738 orang, pemilih fiktif 502, nama ganda 3.186 orang. Selain itu juga ditemukan pemilih telah pindah domisili sebanyak 545 orang, dibawah umur38 orang, sakit jiwa 6 orang, TNI/polri 6 orang.

"Ribuan pemilih bermasalah itu harus dikeluarkan dari DPT. Karena seharusnya memang sudah tidak tercantum di DPT.

Sebaliknya, kami juga menemukan 582 orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak tercantum di DPT. Ini harus dimasukkan ke DPT tambahan 1 (DPTb 1)," paparnya.

Ia menjelaskan, rekomendasi yang dikeluarkannya dilengkapi dengan lampiran data lengkap 'by name by address' tentang ribuan pemilih bermasalah tersebut.

"Kami berharap KPU segera menindaklanjuti rekomendasi kami. Bahkan keinginan kami, penetapan ulang DPT itu bisa dilakukan sebelum penetapan DPTb 1," ujarnya.

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep mengakui telah menerima rekomendasi dari panitia pengawas (Panwas) pemilihan Bupati/ Wakil Bupati setempat terkait daftar pemilih tetap (DPT) pilkada.

"Kami memang sudah menerima rekomendasi dari Panwas agar kami melakukan penetapan ulang DPT, karena versi Panwas, ada 5 ribu lebih temuan pemilih bermasalah," kata Komisioner KPU Sumenep, Rachbini, Rabu (21/10/15).

Ia mengaku tidak bisa berkomentar banyak terkait rekomendasi tersebut, karena masih harus berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur. Namun untuk perbaikan-perbaikan DPT berupa pencoretan nama ganda, pemilih yang sudah meninggal, maupun yang pindah domisili, telah dilakukan.

"Jajaran kami di bawah, mulai PPS dan PPK memang telah melakukan perbaikan terhadap temuan-temuan pemilih bermasalah, dengan cara melakukan penandaan atau pencoretan. Tapi kalau untuk penetapan ulang DPT, kami akan konsultasi dulu dengan KPU provinsi," ujarnya.

Sumber : beritajatim