- - - -
Facebook  Twitter  Google+

13/10/2015

Revisi UU Tentang KPK Ditunda

lintasmaduranews - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI melakukan rapat konsultasi di Istana Negara Jakarta, Selasa (13/10/2015). Rapat tersebut menghasilkan keputusan penundaan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu kita capai dalam suasana yang bersahabat, kita paham posisi dari teman-teman DPR dan teman-teman DPR juga paham mengenai posisi pemerintah," ujar Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10/2015).
Luhut mengatakan kedua belah pihak sepakat melakukan penyempurnaan terhadap UU KPK menunggu pada persidangan yang akan datang. Karena pemerintah merasa masih perlu melihat proses recovery ekonomi ini berjalan dengan baik.
"Pemerintah dan DPR akan fokus untuk menyelesaikannya dalam RAPBN 2016 dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ini," katanya.
Ketua DPR Setya Novanto mengemukakan penyempurnaan terhadap UU KPK akan membuat lembaga antirasuah itu akan semakin kuat. Tapi DPR sepakat dengan pemerintah menunda revisi itu untuk batas waktu yang belum dapat ditentukan.
"Karena sedang melaksanakan APBN bulan 10 harus kita putuskan. Maka apa yang disampaikan Luhut maka DPR pemerintah dan tentu pertemuan ini memberikan suatu gambaran besar akan bisa kita selesaikan setelah semuanya itu," tutur Setya. 
Pengusul revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengamini penundaan rapat. Ia beralasan pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa bukan hanya lembaga antirasuah.
"Nah, maka pembahasan revisi UU KPK itu melalui kajian naskah akademik. Ini ditunda pembahasannya sambil kita menerima usulan-usulan masyarakat," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/10/2015).
Masyarakat dipersilakan menyampaikan aspirasi terkait pemberantasan korupsi ke DPR untuk dibahas bersama. Hal ini dilakukan agar tak ada saling curiga antara masyarakat dan wakil rakyat.
"Yang kita perkuat adalah penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi, yang itu menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Baik itu LSM, pers, parpol, dan lain-lain," terangnya.
Aspirasi itu bisa melalui berbagai mekanisme. Seperti melalui rapat dengar pendapat (RDP), diskusi, penyampaian draf dan lain-lain. Mereka yang menolak juga dipersilakan menyampaikan pemikirannya untuk diadopsi dalam revisi UU KPK.
DPR tak akan segan menjemput bola. Mereka akan mendatangi masyarakat untuk mengetahui apa yang mereka inginkan terkait pemberantasan korupsi. Sayangnya, tambah Masinton, banyak pihak masih meributkan alat, bukan cara pemberantasan korupsi.
"Alat-alat penegakan hukum itu ada banyak. Ada KPK, Kepolisian, Kejaksaan ada lembaga-lembaga peradilan lainnya. Jadi yang kita tuju adalah sistem penegakan hukum pemberantasan korupsi," ujarnya.