- - - -
Facebook  Twitter  Google+

27/10/2015

UU No 14 Tahun 2015 : Guru dan Dosen Minimal Bergelar S1

lintasmaduranews - Rencana Pemerintah yang akan memberlakukan Undang – Undang no 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen minimal bergelar SI pada 2016 mendatang, menjadi tugas yang cukup berat bagi Dinas Pendidikan Pamekasan. Sebab, di Pamekasan saat ini terdapat ribuan guru berstatus PNS namun belum lulus sarjana.

Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Pamekasan, Suryanto mengatakan, berdasarkan data dari bagian Ketenagaan Disdik Pamekasan, saat ini terdapat 1.213 guru yang belum lulus S1.

Namun, sebagian dari jumlah itu memang tidak ingin melanjutkan kejenjang perguruan tinggi karena mendekati masa pensiun. Sedangkan yang lain, masih dalam proses mendapatkan ijazah SI.

“Dengan adanya peraturan ini sungguh menjadi tugas yang berat bagi kami, karena di Pamekasan sendiri masih banyak guru PNS yang belum mendapatkan gelar S1,” terang Suryanto Kabid Ketenagaan Disdik Pamekasan Selasa (27/10/2015).

Suryanto optimis, pada 2016 mendatang seluruh tenaga pendidik di daerahnya bergelar  S1.

Untuk itu, Dinas Pendidikan Pamekasan akan memfasilitasi para tenaga pendidik untuk dapat menempuh jenjang S1 melalui beasiswa baik dari program pusat maupun daerah.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Apik, sangat mengapresiasi rencana Pemerintah yang akan memberlakukan UU no 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen pada 2016 mendatang minimal harus lulus S1.

Dikatakan, dengan adanya peraturan tersebut nantinya kualitas tenaga pendidik di daerahnya dapat maksimal dalam mengajar, mengingat di Pamekasan sendiri masih banyak guru yang belum bergelar sarjana.

Oleh karena itu, diminta kepada para guru didaerahnya untuk dapat menempuh pendidikan S1, terutama bagi para guru yang masa jabatannya masih panjang. Namun, komisinya  menginginkan, para guru tidak menempuh cara ilegal untuk mendapatkan ijazah.

Disamping itu APIK juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Pamekasan, untuk tidak serta merta mencopot para guru yang tidak berstatus S1, melainkan harus dirotasi ke bagian lain seperti Pegawai Taha Usaha (TU), pustakawan, dan bagian pelaporan.

“Saya harapkan semua guru ini tidak melakukan cara yang illegal untuk mendapatkan ijazah yang cepat,” tegas Apik, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan

Apik berharap, adanya peraturan UU no 14 Tahun 2015, dapat menjadi motivasi kepada para calon guru untuk dapat melanjutkan pendidikan hingga S1, bahkan S2, karena kemungkinan besar, pada tahun – tahun berikutnya persyaratan untuk menjadi guru tidak hanya S1.