- - - -
Facebook  Twitter  Google+

23/10/2015

Wakil Rakyat Bangkalan Pecah Jadi Dua Kubu


lintasmaduranews - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Darah Bangkalan, Madura, Jawa Timur menjadi dua kubu setelah bergulirnya hak interpelasi DPRD Bangkalan terhadap Bupati RK Moh Makmun Ibnu Fuad.

Munculnya kubu pro dan kontra interpelasi di gedung wakil rakyat itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Fatkhurrahman usai menunda Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati terhadap Permintaan Keterangan dari Anggota terkait Hak Interpelasi DPRD Bangkalan, Jumat (23/10/2015).

Sidang tersebut ditunda lantaran belum korum. Dari 49 anggota yang ada, hanya 19 anggota pengusung hak interpelasi yang hadir.

"Dewan ada dua kubu, kantor dewan di sini bukan di pendopo. Ada DPR bupati ada DPR nya rakyat," ungkap Fakhurrahman di hadapan awak media.

Pernyataan yang dilontarkan Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu setelah dirinya menerima surat perihal penolakan hak interpelasi DPRD Bangkalan terhadap bupati.

Surat tertanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani Wakil Ketua R Abd Latief Amin Imron ditujukan kepada Bupati Momon dengan tembusan para wakil ketua.

"Surat itu tidak sah dan fatal karena penggalangan dan penandatanganan surat (penolakan hak interpelasi) seperti itu harus lewat paripurna," tegas Fatkhurrahman.

Menurutnya, Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (13/10/2015) dengan agenda Penyampaian Usul Hak Interpelasi DPRD Bangkalan terhadap Bupati sudah memenuhi korum.

"Saya kira sudah prosedural. Anggota yang hadir 26 orang saat itu. 19 anggota di antaranya pengusung hak interpelasi. Kenapa sekarang bupati tidak hadir, berarti tidak mengindahkan," paparnya.

Ia menambahkan, dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan, hasil rapat paripurna merupakan keputusan tertinggi dan harus dihormati.
Hal senada diungkap Wakil Ketua Abdurrahman. Menurutnya, penggalangan tanda tangan penolakan hak interpelasi dalam surat tersebut tidak sesuai dengan tata tertib.

"Itu dilakukan di luar paripurna. Surat itu kami terima tadi pagi. Apakah bisa seperti itu," ujar politisi asal Partai Demokrat itu.

Ia menyerukan kepada semua anggota DPRD Bangkalan agar kembali berdasarkan tata tertib demi kepantingan rakyat. "Ini bukan soal menang atau kalah," pungkasnya.

Adapun poin - poin dalam surat penolakan hak interpelasi itu sebagai berikut:

1. Kebijakan Bupati Bangkalan yang menetapkan Anggota Komisi Informasi (KI) periode 2015 - 2019, sama sekali tidak mempunyai nilai strategis yang berdampak kepada masyarakat luas, khususnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Selain itu, proses tahapan dan mekanisme yang dilakukan dalam pengambilan keputusan DPRD tentang pelaksanaan hak interpelasi tidak prosedural dan dipaksakan.