- - - -
Facebook  Twitter  Google+

10/11/2015

Hari Pahlawan, Mahasiswa Sumenep Tolak Edaran SE Kapolri


lintasmaduranews - Bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Demokrasi (FMD) berunjuk rasa di areal Taman Adipura Sumenep, Selasa (10/11/15). Mereka menolak SE Kapolri tentang 'hate speech' atau ujaran kebencian.

"Dengan SE itu, berarti polisi telah mengebiri demokrasi. Bahkan memenggal nafas kebebasan berekspresi," kata salah satu orator, Khomaidi.

Pada tanggal 8 Oktober 2015, Kapolri menerbitkan surat edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau ‘hate speech’. Bentuk ujaran kebencian pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Menyebarkan berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

"Nawa cita Presiden menginginkan agar negara ini lebih demokratis dan transparan. Tapi kenapa Kapolri justru mengeluarkan SE yang membungkam aspirasi masyarakat?" ujar Khomaidi.

Dalam unjuk rasa tersebut, selain membentangkan spanduk dan berorasi, mahasiswa juga menggelar aksi teaterikal. Sebagian dari mereka melumuri tubuh dan wajahnya dengan cat, kemudian mereka tidur terlentang di aspal tanpa alas.

"Sebagai mahasiswa, kami juga merasakan sakitnya perjuangan para pahlawan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tapi ternyata, pemimpin-pemimpin kita justru tidak memiliki jiwa demokrasi," tandasnya.

Ia meminta agar aparat kepolisian lebih fokus pada penegakan hukum, agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Polisi tidak perlu mengurusi hal-hal lain yang justru 'mengusik' kebebasan rakyat untuk berpendapat.

"Dengan tegas, kami menolak SE Kapolri tentang ujaran kebencian itu. Kami ingin polisi lebih mementingkan penegakan hukum secara tegas, untuk menekan angka kriminalisasi," tegasnya.