- - - -
Facebook  Twitter  Google+

29/11/2015

KPU Gelar Debat Cabub Cawabub di Kampus STKIP PGRI Sumenep

lintasmaduranews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar debat terbuka untuk 2 pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati setempat di Aula lantai II Kampus STKIP PGRI Sumenep, Sabtu (28/11/15).

Debat terbuka kedua tersebut, mengambil tema 'Tata kelola sumber daya alam dan kepulauan'. Tak ayal, dua pasangan calon (paslon) saling mengklaim siap memberi perhatian lebih pada kawasan kepulauan.

Seperti paslon 1, A. Busyro Karim - A. Fauzi saat menjawab pertanyaan dari tim pakar yang dibacakan moderator, Wildan. "Apa masalah mendasar yang menyebabkan disparitas daratan kepulauan, dan bagaimana strateginya mengatasinya, karena pembangunan harus dilakukan dengan meminimalisir ketimpangan daratan dan kepulauan," katanya.

Calon bupati Busyro Karim menilai kesenjangan daratan dan kepulauan meruapakan akibat dari warisan pemerintahan masa lalu yang tidak berpihak pada pembangunan infrastruktur pulau. Karena itu, Busyro mengklaim, sejak dirinya menjabat sebagai Bupati pada Oktober 2010, dirinya mulai menata dan memberi porsi untuk kepulauan.

"Dan sekarang, saya meyakini ini merupakan masa kebangkitan kedua masyarakat kepulauan. Ada gerakan untuk kemajuan kepulauan di berbagai sektor. Termasuk sudah ada peletakan batu pertama pembangunan AMP (aspal mixing plan)," ujarnya.

Sementara calon bupati Zainal Abidin (ZA) juga menjawab dengan lugas, pertanyaan tim pakar yang dibcakan moderator. "Kabupaten Sumenep punya 126 pulau. 48 diantaranya merupakan pulau berpenghuni. Jika terplih, strategi konkret apa yg akan dilakukan untuk konkretkan visi mengoptimalkan pembangunan kepulauan".

Menurut ZA, dirinya akan membawa produk-produk unggulan kepulauan, agar punya nilai lebih. Produk kelautan dan perikanan tidak lagi hanya dijual dalam bentuk aslinya, melainkan telah diolah dan dikemas hingga mempunya nilai tambah ekonomi.

"Selain itu, Sumenep kaya akan potensi pariwisata laut. Misalnya Pulau Gililabak, serta beberapa potensi wisata lainnya. Apabila digarap dengan serius, kami yakin Sumenep lebih indah dari Bali," tandasnya.

Situasi debat mulai menghangat ketika masuk dalam sessi saling lempar pertanyaan antar paslon. Busyro mempertanyakan janji pasangan ZA-Efa yang akan memberikan porsi 30 persen APBD bagi kepulauan.

"Kami ingin tahu, kalau paslon 2 menjanjikan 30 persen APBD untuk pulau, bagaimana struktur APBD nya? Berapa untuk pendidikannya? Infrastrukturnya, serta point-point lainnya?" tanya Busyro.

Menanggapi pertanyaan itu, ZA menjelaskan, penduduk pulau di Kabupaten Sumenep selitar 30 persen. Karena itu, menjadi hal yang sangat wajar apabila dirinya menjanjikan 30 persen APBD untuk kepulauan.

"Kalau kurang dari itu prosentasenya, teori mana yang dipakai? Itu yang membuat adanya kesenjangan antara pulau dan daratan," tandas ZA disambut tepuk tangan riuh pendukungnya.

Seakan tidak terima, saat diberi waktu untuk memperdalam pertanyaan atas jawaban paslon 2, Busyro mengatakan bahwa dalam masa pemerintahannya, justru sudah 42 persen anggaran untuk kepulauan.

"Kalau hitung-hitungannya seperti itu, 30 persen untuk kepulauan, pendidikan di kepulauan juga dari 30 persen itu, saya malah sudah bukan lagi menganggarkan 30 persen, tapi 42 persen  yang tersebar di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," balasnya disambut teriakan riuh pendukungnya.

Debat terbuka diakhiri dengan pernyataan penutup dua pasangan calon, tentang apa yang akan dilakukannya apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. Selanjutnya, dua pasangan calon saling bersalaman, dan foto bersama sambil bergandengan mengangkat tangan.

Pilkada Sumenep yang digelar pada 9 Desember 2015 diikuti dua pasangan calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup). Pasangan nomor urut 1 yakni A. Busyro Karim dan Ahmad Fauzi, diusung koalisi PKB-PDI Perjuangan didukung NasDem. Kemudian pasangan cabup-cawabup nomor urut 2 adalah Zainal Abidin dan Dewi Khalifah, diusung koalisi 8 parpol, yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB.