- - - -
Facebook  Twitter  Google+

19/11/2015

Panwas Pilkada Sumenep Tidak Bisa Mengawasi Kualitas APK

lintasmaduranews - Panitia pengawas (panwas) pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Sumenep mengaku mendapat laporan dari masyarakat terkait kualitas Alat Peraga Kampanye yang dinilai tidak bagus. Namun Panwas tidak bisa melakukan mengawasan secara detail karena tidak memiliki dokumen kontrak pembuatan.

"Kami memang banyak mendapat laporan lisan dari warga, tentang sejumlah APK yang rusak karena disinyalir kualitasnya tidak bagus. Tapi dengan apa kami melakukan pengawasan soal kualitas APK kalau kami tidak punya dokumen kontraknya?" kata Komisioner Panwaslih Sumenep, Anwar Noris sebagaimana dilansir di beritajatim.com, Kamis (19/11/15).

Noris menjelaskan, pihaknya tidak bisa bergerak melakukan pengawasan, karena tidak ada dasarnya. Spesifikasi APK diatur dalam kontrak. Mulai ukurannya, bahan yang digunakan, hingga ketebalannya.

"Nah kalau panwas tidak bisa mengakses kontrak, maka panwas menjadi tidak bisa mengambil keputusan, apakah APK yang ada itu menyalahi spek atau tidak," ujarnya.

Ia mengaku sudah beberapa kali meminta pada KPU, salinan dokumen kontrak pengadaan APK . Permintaan tersebut sudah disampaikan melalui surat resmi, dan ditindaklanjuti dengan komunikasi lisan.

"Tapi sampai sekarang kami tidak juga mendapatkan salinan dokumen kontrak itu. Padahal seharusnya, untuk seluruh dokumen kepemiluan, panwas wajib hukumnya untuk tahu. Dan tidak ada undang-undang yang mengatur pengecualian terhadap dokumen apapun," tandasnya.

Sementara Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Malik Mustafa mengatakan, dokumen kontrak merupakan salah satu dokumen pengecualian, yang tidak bisa diakses pihak lain termasuk Panwaslih. Sedangkan terkait masalah spesifikasi APK dan BK, telah disampaikan di awal saat pengumuman lelang.

"Kami sudah menyampaikan secara terbuka saat lelang, tentang spek APK dan BK. Bahkan di LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) juga bisa diakses," ujarnya.

Sedangkan untuk dokumen kontrak, lanjut Malik, bisa diberikan pada Panwaslih setelah selesai proses audit BPK. "Aturannya memang seperti itu kalau untuk dokumen kontrak. Kalau hanya soal spek yang ingin diketahui, sejak awal sudah kami sampaikan secara terbuka," tukasnya.

Jumlah APK peserta pilkada yang disediakan oleh KPU Sumenep terdiri atas tiga item, yakni baliho sebanyak 10 buah, 1.336 spanduk, dan 1.080 umbul-umbul.

Pilkada Sumenep yang digelar pada 9 Desember 2015 diikuti dua pasangan calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup). Pasangan nomor urut 1 yakni A. Busyro Karim dan Ahmad Fauzi, diusung koalisi PKB-PDI Perjuangan didukung NasDem. Kemudian pasangan cabup-cawabup nomor urut 2 adalah Zainal Abidin dan Dewi Khalifah, diusung koalisi 8 parpol, yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB.