- - - -
Facebook  Twitter  Google+

25/11/2015

Warga Kepulauan Pertanyakan Penghapusan Anggaran Pengadaan Kapal

lintasmaduranews -sejumlah warga kepulauan Kangean, Masalembu dan Pulau Sapeken, Sumenep, menghadang Sekretaris Pemkab Sumenep, Hadi Sutarto, di halaman kantor DPRD Sumenep, Selasa (24/11/2015).

Hadi Sutarto saat itu hendak menghadiri rapat pembahasan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. Warga kecewa, anggaran pengadaan kapal laut senilai Rp 31 miliar dihapus. Padahal, rencana pembelian kapal laut itu sudah dianggarkan pada 2012 lalu, ternyata pada 2015 sudah dihapus. Sementara uangya dikembalikan ke kas daerah.

Warga juga memaksa ikut Hadi Sutarto selaku Ketua Tim Anggaran yang akan menggelar pertemuan dengan Badan Anggaran DPRD Sumenep, Pulau Madura.

Warga pun diizinkan ikut pertemuan sekitar dua jam, dihadiri sejumlah anggota DPRD dan Kepala Bappeda R Aminullah dan Kabag Hukum Setiawan Karyadi.

Masduki Rahman, warga Pulau Kangean, menagih janji pemkab mengenai pengadaan kapal laut yang kini dihapus itu.

Sementara, anggota DPRD Badrul Aini, mengatakan, sebenarnya anggaran itu sudah dimasukkan dalam KUA dan PPAS tahun 2016, tapi speekan kemudian ini dihapus tim anggaran tanpa alasan jelas.

Malah, katanya, tim anggaran mendahulukan pembelian kapal bermotor. Padahal untuk pembelian ini belum mendesak.

“Seharusnya yang mendesak itu yang didahulukan dan sudah dianggarkan sejak tiga tahun lalu. Tapi kenapa ini yang dihapus diganti pengadaan kapal bermotor yang belum dibutuhkan,” kata Badrul Aini.

Ia lantas curiga penghapusan itu karena suatu permainan pihak tim anggaran. Indikasi ini, setelah pihaknya melakukan kajian terhadap KUA dan PPAS di Dinas Perhubungan.

Kepala Bappeda Aminullah yang dimintai konfirmasinya mengatakan, pengadaan kapal laut tidak bisa dilakukan pada anggaran APBD murni 2016. Sebab saat ini bupati dijabat penjabat bupati.

Aturannya, pejnabat bupati tidak boleh menandatangani proyek multiyers. Sementara masa jabatan penjabat bupati baru berakhir pada April 2016 sehingga pengadaan kapal laut ini bisa dilakukan setelah dilantiknya bupati terpilih pada 2016.

Apalagi untuk pengadaan kapal laut tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Bisa jadi 1,5 tahun, sehingga untuk pengadaan kapal laut tetap dianggarkan pada APBD Perubahan 2016.