- - - -
Facebook  Twitter  Google+

27/12/2015

419.816 Warga Surabaya Belum Memiliki e-KTP

lintasmaduranews - Sebanyak 419.816 warga Surabaya belum memilikie-KTP. Dari sebanyak itu, warga yang sudah rekaman namun e-KTP-nya belum tercetak sebanyak 19.816 warga. Sedangkan 400.000 lainnya belum menjalani perekaman data. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Suharto Wardoyo pada Minggu (27/12/2015)

Pemkot, lanjut dia, kini mengebut pencetakan sekitar 119.816 kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP setelah mendapatkan tambahan dua mesin pencetak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah kota ingin maraton mencetak e-KTP akhir tahun ini supaya seluruh warga yang datanya sudah terekam bisa mendapat e-KTP.

Tambahan dua alat pencetak e-KTP dari pemerintah provinsi, ucap Suharto, akan membantu mempercepat pencetakan e-KTP.Dengan tambahan alat dari pemerintah provinsi dan pinjaman dua alat cetak dari Malang, pemerintah kota bisa menggunakan enam pencetak e-KTP.

"Jadi kita sekarang bisa produksi cetak lebih banyak," ujarnya.

Suharto mengatakan saat ini pencetakan e-KTP dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Manyar dan juga di gedung eks Siola.

Petugas Kecamatan Tambaksari, Sawahan, Semampir dan Wonokromo dikerahkan untuk membantu pencetakan e-KTP di gedung eks Siola.

Pemerintah kota, ucapnya, kini juga aktif memanggil warga kecamatan dan kelurahan yang belum menjalani perekaman data baru supaya perekaman data dan pencetakan e-KTP segera tuntas.

Bahkan, menurut Suharto, petugas akan mendatangi rumah orang tua yang sudah tidak mampu datang ke kantor kecamatan untuk merekam data kependudukan mereka.

"Seperti di sejumlah kelurahan Ujung dan Morokrembangan, sampai kemarin masih aktif untuk pelakukan perekaman," katanya.

Sedang anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono mendorong aparat pemerintah aktif "jemput bola" dalam merekam data kependudukan.

"Mulai untuk mengurus administrasi ke bank, layanan kesehatan, BPJS, dan BPJS Ketenagakerjaan kan harus pakai e-KTP. Pemerintah harus hadir untuk membereskan soal e-KTP ini," pungkasnya.