- - - -
Facebook  Twitter  Google+

07/12/2015

DPRD Bangkalan Usulkan Bantuan APBD untuk Madrasah Diniyah

lintasmaduranews - Komisi D DPRD Bangkalan tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Pendidikan Diniyah dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg), Senin (7/12/2015).

Dalam rapat tersebut tidak hanya para pengurus madrasah diniyah dan kementrian agama, namun juga pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

Ketua Baleg DPRD Bangkalan Hariyanto mengemukakan, melalui perda inisiatif tersebut diharapkan ribuan madrasah diniyah di pesantren dan pedesaan akan menerima suntikan dana APBD Bangkalan.

"Kebutuhan operasional madrasah selama ini hanya bersumber dari dana BOS yang berasal dari APBD Provinsi Jatim," ungkap Hariyanto usai rapat.

Padahal, dijelaskannya, untuk menutupi kebutuhan, Madrasah Diniyah hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat desa.

"Seperti penambahan ruang kelas dan pebelian alat tulis, disumbang orang-orang kaya," jelasnya.

Menurutnya, sudah saatnya Pemkab Bangkalan melalui APBD memberikan perhatian kepada lembaga sekolah informal itu dalam bentuk bantuan rutin.

"Madrasah Diniyah mempunyai peran penting dalam menempa akhlak siswa. Kami kira jasa mereka harus diperjuangkan," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Baleg Mukaffi Anwar mengemukakan, raperda ini nantina ketika disahkan jadi perda diharapkan bisa mengurangi diskriminasi terhadap madrasah diniyah.

"Ketika pengelola madrasah dekat dengan birokrasi, maka mudah mendapatkan bantuan. Kasihan yang tidak mempunyai koneksi," ujarnya.

Wakil Ketua Baleg Muhammad Sahri mengatakan, sumber dana madrasah diniyah nantinya akan diambilkan dari pos anggaran Dinas Pendidikan yang mencapai 40 persen dari total APBDBangkalan.

"Dua persen lah cukup. Hitungannya di luar anggaran gaji PNS di Dinas Pendidikan," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Kholifi selaku inisiator perda berharap, perda tersebut segera disahkan dan diparipurnakan sebelum akhir tahun.

"Namun dana madrasah diniyah baru bisa dianggarkan mulai tahun 2017 mendatang," singkatnya.

Dikonfirmasi terpisah, pengasuh Pondok Pesantren Nurul CholilBangkalan, KH Hasani Zaubair menyambut baik rencana alokasi anggaran khusus dari APBD.

"Selama ini memang sumber pendanaan madrasah murni swadaya masyarakat. "Sudah lama kami berharap," terangnya.

Namun, lanjutnya, anggaran dari APBD nantinya tidak hanya menunjang pembangunan fisik saja melinkan mampu menjamin kesejahteraan para guru madrasah.

"Banyak guru madrasah yang tidak menerima bayaran," pungkasnya.

Data yang terhimpun, tercatat 1.150 madrasah diniyah di Kabupaten Bangkalan yang belum ter-cover APBD. (surya)