- - - -
Facebook  Twitter  Google+

16/12/2015

NU dan MUI Sampang Tolak Pelantikan Kades Tersandung Narkoba

lintasmaduranews - Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) dan Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menolak rencana pelantikan Kepala Desa (Kades) yang tersandung kasus Narkoba.
Penolakan tersebut termasuk kepada pelantikan Kepala Desa (Kades) Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang akan tetap dilakukan pada 17 Desember nanti
Reaksi penolakan tersebut datang dari organisasi keagamaan di Kabupaten Sampang, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indoensia (MUI) setempat.
Ketua Tanfidziyah NU Cabang Sampang Muhaimin Abdul Bari mengatakan, dalam kasus narkoba Pemerintah Daerah harus tegas dan menunda pelantikan Kades yang dimaksud.
"Mami meminta ketegasan Pemerintah, kami tidak ingin ada pemimpin yang terlibat kasus narkoba. Jangan pandang bulu dalam menegakkan aturan, jika memang sudah terbukti terlibat harus ditindak sesuai dengan aturan," tegas Muhaimin Abdul Bari, Rabu (16/12/2015).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sampang harus tetap memegang komitmen yang dibuat sebelumnya, bahwa akan memerangi dan melawan terhadap peredaran narkoba.
"Jika penanganan kepada kepala desa yang tersangdung kasus narkoba tidak tegas, berarti Pemkab tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi komitmen dalam melawan dan perang terhadap narkoba," imbuhnya.
Sementara Ketua MUI Sampang Bukhori Maksum mennyampaikan, Pemerintah Kabupaten Sampang lebih bijak dan arif dalam menyikapi persoalan kepala desa terpilih yang tersangdung kasus narkoba.
"Alangkah baiknya bagi kepala desa yang tersandung kasus hukum narkoba agar pelantikannya diundur alias ditunda," kata Bukhori Maksum.
Ia menyarankan, agar Pemerintah Daerah tidak memaksakan melantik Kades tersebut, sebagai wujud menjaga kondusitivitas dan gesekan yang dimungkinkan terjadi di masyarakat.
Kabag Pemdes Pemerintah Kabupaten Sampang Didik Adi Pribadi saat dikonfirmasi terkait pelantikan Kades terpilih yang tersandung kasus narkoba tersebut mengaku belum bisa memberikan keputusan.
"Kami belum bisa memastikan apakah tetap bisa dilantik atau ditunda. Kami akan informasikan kepada publik jika sudah ada keputusan dari Bupati," jelas Didik Adi Pribadi.
Pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan tim Kabupaten, sehingga sampai saat ini belum ada keputusan secara resmi.