- - - -
Facebook  Twitter  Google+

20/12/2015

ZA-Eva Laporkan Pelanggaran Pilkada Sumenep ke MK, Busyro-Fauzi Siap Hadapi Gugatan

lintasmaduranews - Pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep menetapkan hasil rekapitalis penghitungan suara pada tanggal 17 Desember 2015, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep nomor urut 2, Zainal Abidin (ZA) dan Dewi Khalifah (Eva) melalui Tim Pemenangnya melaporkan dugaan kecurangan Pilkada Sumenep Sumenep yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 lalu, ke Panitia Pengawas Pemilihan dan Badan Pengawas Pemilihan di Jawa Timur, bahkan berencana akan melaporkan ke Mahkamah Konstitusi.

Sekretaris Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Sumenep nomor urut 2, A. Sahrir Ridho, menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan draf pengajuan. "Kami telah mempersiapkan draf pengajuan laporan adanya pelanggaran selama proses pilkada," kata Sahrir Ridho, Sabtu (19/2015).

Menurutnya, ada beberapa kecurangan dalam Pilkada Sumenep 2015 yang ditemukan di lapangan, di antaranya partisipasi pemilih di Raas yang mencapai 100%, padaha masyarakat Raas tidak semuanya ada di Rass saat pemilihan, tetapi ada di rantau orang seperti Bali, masayarakat Sepanjang Kecamatan Sapeken diintimidasi oleh oknum aparat desa untuk memilih calon nomor urut 1, dan juga kinerja Komisi Pemilihan Umum Sumenep yang dinilai lamban dalam menyikapi kecurangan pilkada.

Menanggapi laporan tersebut, pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumenep, A Busro Karim dan Achmad Fauzi melalui Tim Pemenangnya, Rusmaidi menyatakan siap menghadapi gugatan pasangan cabup dan cawabup nomor urut 2 di Mahkamah Konstitusi."Tidak masalah dilaporkan ke Mahkamah Kosntitusi, kami siap menghadapinya," paparnya, Sabtu (19/2015).

Hal sedana disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, pihaknya tidak keberatan jika ada salah satu dari dua pasangan calon melaporkan adanya dugaan kecurangan pilkada di Sumenep ke Mahkamah Konstitusi." Setiap pasangan calon memiliki hak melakukan gugatan adanya sengketa pilkada ke Mahkamah Kosntitusi, tentu harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang," kata Ach. Zubaidi, salah satu Komisioner KPU Sumenep.

Ach. Subaidi menambahkan, sengketa pilkada baru bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi jika selesih suara sebanyak 0,5%. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernu, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. " Undang-Undang Nomor 8 Pasal 158 ayat (2) item (d) sudah jelas, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5%. Sedangkan perbedaan perolehan suara pilkada Sumenep 1,7 %," pungkasnya.