- - - -
Facebook  Twitter  Google+

27/01/2016

MK Tolak Pengajuan ZA-Eva, KPU Sumenep Tetapkan A. Busyro-Fauzi

lintasmaduranews - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil Pilkada Sumenep 2015 yang diajukan pasangan nomor urut 2, Zainal Abidin-Dewi Khalifah (Eva).

"Sesuai putusan 'dismissal' yang dibacakan majelis hakim MK, permohonan pemohon tidak diterima atau ditolak, karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015," ujar komisioner KPU Sumenep Rahbini di Jakarta.

Dengan keputusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, menggelar rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep hasil Pilkada 2015, yang dilaksanakan di Hotel Utami Sumekar Sumenep, Rabu (27/1/2016).

Dalam rapat pleno terbuka tersebut, Ketua KPU Sumenep, A. Warits. S.Sos secara resmi menetapkan pasangan Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ahmad Fauzi yang diusung PKB, PDI Perjuangan, dan didukung Partai NasDem, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih.

“Penetapan pasangan calon terpilih ini merupakan hasil dari rentetan kegiatan panjang, mulai dari pemungutan suara, rekapitulasi di tingkat PPK hingga KPU, bahkan sampai di Mahkamah Konstitusi (MK),”ungkap Warits.

Dijelaskan, jika penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih itu merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan sidang di MK atas gugatan Paslon nomor urut 2, ZA-Eva (Zainal Abidin-Dewi Kholifah).

Diakui pula, rapat pleno terbuka penetapan paslon ini adalah menindak lanjuti keputusan MK. Sebab, sesuai mekanisme, satu hari setelah ada keputusan MK, KPU harus menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

“Kami juga mengajak semua pihak untuk  menjaga suasana agar tetap kondisif, karena rapat penetapan ini merupakan amanat perundang-undangan,“tegas Warist.

Sementara itu, hadir dalam kesempatan tersebut Penjabat (Pj) Bupati Sumenep, Drs. Ec. Sudharmawan, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Drs. Hadi Soetarto, M.Si, Anggota Forpimda, Pimpinan SKPD, Pengurus Parpol, PPK, aktifis dan Pers.