- - - -
Facebook  Twitter  Google+

08/01/2016

Tanyakan LPJ Keuangan Rp.4 Miliar, Mahasiswa Segel Kantor PPLP PT PGRI

 lintasmaduranews - Puluhan Mahasiswa Sekolah Tinggu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melakukan unjuk rasa di depan halaman Kampus tersebut, Kamis (71/1/2015) pagi.

Mahasiswa yang mengatasnamakan Persatauan Organisasi Mahasiswa tersebut mempertanyakan keberadaan aset kampus yang dikelola Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP PT PGRI) berupa keuangan sebesar Rp.4 miliar sejak 2010-2015, surat-surat lahan perguruan tinggi, mobil APV dan sejumlah kendaraan roda dua dan laptop.

Selain itu, mahasiswa meminta alasan Yayasan STKIP terkait rekrutmen kepengurusan Yayasan STKIP yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena ada kepengurusan yang direkrut belum mengabdi di Kampus STKIP selama 5 tahun.

"Kami menuntut kepada Yayasan agar menunjukkan LPJ keuangan sebesar Rp4 miliar selama tahun 2010-2015. Selain itu,  ada tiga pengurus yayasan yang direkrut dan tidak pernah mengabdi di kampus," teriak Moh Fakih, korlap aksi, Kamis (7/01/2016).

Setelah berorasi, mahasiswa menyegel pintu ruangan Yayasan STKIP PGRI Sumenep menggunakan bambu yang dipaku ke pintu dan rantai. Setelah pintu disegel, lalu dipasangi kertas karton yang berisi tulisan-tulisan tuntutan. Tidak hanya pintu yang disegel yang dipasangi kertas berisi tuntutan, kaca-kaca jendela pun ditempeli. Selain itu, gedung yayasan diberi tulisan "Disegel" menggunakan cat pilox.

Sampai pukul 15.12 WIB, pengunjuk rasa tetap bertahan di samping kiri gedung Yayasan dan mereka tidak akan membubarkan diri sampai Yayasan STKIP PGRI Sumenep menunjukkan berkas LPJ keuangan dan menjelaskan perekrutan kepengurusan Yayasan yang dinilai tidak sesuai aturan.

"Ya kami akan tetap bertahan di sini sampai pihak Yayasan memenuhi tuntutan kami," kata salah satu pengunjuk rasa, Salim.

Sementara, pihak Yayasan STKIP PGRI Sumenep tidak mau menunjukkan materi LPJ dan dokumen aset kampus kepada mahasiswa karena demi menjaga keamanan dokumen dan juga tidak ingin menyalahi aturan yang berlaku di Yayasan.

"LPJ dan dokumen lainnya yang diminta mahasiswa ada dan lengkap, namun kami menjaga keamanan dokumen itu. Dan kami di Yayasan mempunyai aturan mengenai penunjukan laporan terkait aset-aset kampus. Jadi, kami mematuhi aturan itu," kata  Ahmad Mahsun, Pengurus PPLP PT PGRI STKIP Sumenep, Kamis (7/01/2016).

Lebih dari itu, Ahmad Mahsun menantang mahasiswa yang melakukan unjuk rasa agar mendatangkan lembaga audit dan melaporkan ke pihak kepolisian kalau memang ada penyelewengan aset-aset kampus.

"Kami tantang mahasiswa, silahkan mendatangkan lembaga audit dan melaporkan ke kepolisian kalau memang mahasiswa menemukan adanya penyelewengan aset kampus," katanya.

Bahkan Pihak Yayasan STKIP menduga aksi mahasiswa bukan murni inisiatif mahasiswa, melaikan ada pihak lain yang bermain di balik layar. Saat ini Pihak Yayasan menelusuri siapa dibalik layar itu.