- - - -
Facebook  Twitter  Google+

14/02/2016

Diduga Menerima Suap, Pejabat MA Ditangkap KPK

lintasmaduranews - Kasubdit Kasasi Perdata di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna (ATS) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap terkait penundaan salinan putusan kasasi. Pada Minggu (14/2/2016) dini hari, Andri resmi ditahan.

Penahanan Andi selama 20 hari ke depan hingga 3 Maret 2016 itu menyebabkan kekosongan di posisinya. Ingin kinerja dan kebijakan di lingkungan Badan Peradilan Umum (Badilum) tetap berjalan, MA akan segera putuskan nasib Andri.

"Setahu saya belum (diganti), tapi ini kan hari libur, jadi saya kira memang belum. Senin kita lihat," kata Juru bicara MA hakim agung Suhadi saat dihubungi detikcom, Minggu (14/2/2016).

"Mungkin akan mengambil suatu kebijakan untuk agar bagaimana di jabatan tersebut tetap bisa berjalan. Kalau nggak ada orangnya kan bisa diganti, itu wewenang dari Sekretaris MA," jelas Suhadi.

Andri ditangkap KPK bersama seorang pengusaha Ichsan Suwaidi dan seorang pengacara Awang Lazuardi Embat (ALE). Suhadi belum bisa memastikan apakah di MA Andri bekerja sendiri atau ada oknum lain yang bermain.

"Saya kurang tahu ramai-ramai atau sendiri. Kan itu ada manajemen pidana sendiri," ujar Suhadi.

Berdasarkan salah satu peraturan MA, sebuah perkara kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di MA harus sudah diputus maksimal 3 bulan sejak perkara tersebut memiliki nomor perkara. Sedangkan perihal kapan salinan tersebut diserahkan ke pihak berperkara, Suhadi menyebut 'secepatnya'.

"Kalau untuk putusan itu sekitar 3 bulan, maksimal dari sistem memang segitu. Kalau pengiriman (salinan) tergantung keputusan dari di tim itu, tapi secepatnya," jelas Suhadi.

Suhadi menambahkan, jika melihat dari jabatan Andri, seharusnya ia tak punya wewenang untuk menunda pengiriman salinan tersebut. Andri hanya mengurusi perkara dari mulai didaftarkan hingga mendapat nomor perkara.

"Ini jarang terjadi di MA, minta penundaan salinan perkara, bahkan biasanya malah minta agar dipercepat," papar Suhadi. (detik)