- - - -
Facebook  Twitter  Google+

18/02/2016

Petani Garam Sumenep Tuntut Istana Negara Cabut Permen Ketentuan Impor Garam

lintasmaduranews - Para petani garam rakyat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, berencana akan melakukan tuntutan pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan (Permen) Republik Indonesua (RI) Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

"Kami akan berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi kami agar didengar pemerintah pusat. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 125 itu harus dicabut, karena sangat merugikan petani garam," kata Koordinator FKPGM, Abdul Hayat, Kamis (18/2/2016). 

Peraturan yang tertanggl 29 Desember 2015 tersebut dinilai merugikan para petani garam rakyat karena didalamnya terdapat beberapa point yang dianggap tidak berpihak kepada para petani garam. Point-point dimaksud yaitu, dihapusnya harga pokok pembelian garam, tidak adanya kewajiban importir garam konsumsi untuk menyerap garam rakyat, dan tidak adanya batasan waktu bagi importir garam konsumsi ketika akan melakukan impor garam. 

"Dulu ketika Peraturan Menteri Perdagangan tertanggal 4 September 2012 itu masih berlaku, perusahaan sudah tidak pernah membeli garam rakyat sesuai aturan, yakni Rp 750 per kg untuk kualitas 1, dan Rp 550 per kg untuk kualitas 2. Apalagi sekarang ketika tidak ada patokan harga pokok pembelian garam. Ini jelas merugikan petani garam," papar Hayat. 

Menurut pria yang karib disapa Ubed ini, tiga poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 125 itu membuat nasib petani garam semakin terpuruk. 

"Bayangkan saja bagaimana ketika tidak ada lagi kewajiban importir garam konsumsi untuk menyerap garam rakyat. Kemudian tidak ada batasan waktu bagi importir garam konsumsi ketika akan melakukan impor garam. Ini benar-benar tidak berpihak pada petani garam rakyat," keluhnya. 

Karena itu, pihaknya sengaja mendatangi DPRD Sumenep untuk meminta dukungan atas aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di Jakarta. 

"Harusnya DPRD sebagai wakil rakyat mendukung gerakan para petani garam. Tuntutan kami yang utama adalah diberlakukannya kembali HPP Garam. Kami tidak akan kembali ke Sumenep sebelum permintaan kami dikabulkan. Kalau perlu, kami akan menduduki Kementerian Perdagangan," tegasnya.